Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prajurit TNI AU Ini Bantah BAP yang Sebut "Dana Komando" Hanya Bisa Digunakan Atas Perintah Eks KSAU

Kompas.com - 07/11/2022, 23:09 WIB
Syakirun Ni'am,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dana komando sebesar Rp 17,7 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter Agusta Westland (AW)-101 tahun 2016-2017 disebut hanya bisa digunakan atas perintah eks Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) Agus Supriatna.

Hal ini diungkapkan Jaksa KPK saat membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kaur Yar Kepala Pemegang kas (Pekas) Mabes TNI AU, Joko Sulistiyanto saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi pengadaan helikopter AW-101.

Kasus ini menjerat Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka. Eks KSAU Agus Supriatna diduga menerima jatah Rp 17,7 miliar yang disebut sebagai ‘dana komando’.

Baca juga: Saksi Sebut Uang Rp 17,7 M dari Tersangka Korupsi AW-101 Dana Keikhlasan

“Dana komando hanya dapat digunakan atas perintah KSAU Marsekal Agus Supriatna,” kata Jaksa membacakan BAP Joko nomor 13 di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (7/11/2022).

Dalam BAP itu, Joko mengaku ketentuan bahwa uang Rp 17,7 miliar hanya bisa digunakan Agus merupakan arahan dari Kepala Pemegang Kas (Pekas) Mabes TNI AU tahun 2015-Februari 2017, Letkol Adm Wisnu Wicaksono.

Joko mengaku pihaknya tidak pernah mengetahui rincian penggunaan dana komando tersebut.

Namun demikian, Joko mengaku tidak pernah menyampaikan hal tersebut kendati sudah tertulis dalam BAP dan telah dibubuhi tanda tangan.

Baca juga: Perwira TNI AU di Sidang Korupsi Helikopter AW-101: Karir Saya Hancur gara-gara Ini

Ia mengaku hanya membaca sekilas BAP tersebut dan membubuhkan tanda tangan.

“Siap, kami tidak pernah mengatakan itu,” ujar Joko.

“Karena waktu itu terus terang kami baca sepintas saat tanda tangan tapi perintah seperti itu, tidak pernah,” tambahnya.

Dalam BAP lainnya yang dibacakan jaksa, Joko mengaku diperintahkan untuk mencatat uang Rp 17,7 miliar sebagai dana komando AW-101.

Menurutnya, istilah dana komando merupakan frasa yang disebut dari mitra TNI AU. Sementara, dalam nomenklatur uang itu ditulis sebagai dana mitra.

Baca juga: Di Sidang, Jaksa Ungkap Dana Komando Petinggi AU 4 Persen dari Cashback Beli Heli AW-101

Menurutnya, semua uang yang masuk ke dan keluar berada di bawah perintah Pekas. Setelah tiba, uang tunai miliaran rupiah itu kemudian disimpan di dalam brankas.

“Uang setelah cash dibawa disimpan di mana?” cecar Jaksa.

“Di brankas,” ujarnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com