Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dicopot dari Wakil Ketua BURT DPR, Johan Budi: Biasa Saja

Kompas.com - 01/11/2022, 15:13 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI Fraksi PDI-P Johan Budi menilai, pencopotannya sebagai Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, merupakan hal yang biasa.

Menurutnya, pencopotan itu adalah bagian dari rotasi yang biasa dilakukan fraksi di lingkungan parlemen. 

“Ya menurut saya biasa saja, karena kan sering terjadi perpindahan AKD (alat kelengkapan dewan) dan tidak ada indikasi batasan waktunya harus berapa (lama),” ujar Johan Budi ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).

Baca juga: Johan Budi Digeser dari Kursi Wakil Ketua BURT DPR

Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu telah didapuk menjadi Wakil Ketua BURT sejak Februari 2022.

Kemudian per 12 Oktober 2022 ia diminta oleh Ketua Fraksi PDI-P DPR RI Utut Andianto untuk bertugas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Namun ia mengaku belum tahu jabatan apa yang diembannya di Baleg DPR RI.

“Tapi, di mana pun saya ditempatkan tentu saya akan selalu bekerja profesional sebagai anggota DPR,” sebutnya.

Di sisi lain Johan Budi enggan perpindahannya dikaitkan dengan keikutsertaannya dalam Dewan Kolonel.

“Kalau menurut saya enggak ada (kaitan dengan Dewan Kolonel), tapi enggak tahu kalau menurut yang lain,” tandasnya.

Baca juga: Dicopot dari Pimpinan BURT DPR, Johan Budi: Tak Terkait Dewan Kolonel

Adapun DPP PDI-P memberikan sanksi pada empat kadernya di Parlemen yang menjadi bagian Dewan Kolonel.

Keempatnya adalah Johan Budi, Trimedya Panjaitan, Masinton Pasaribu, dan Hendrawan Supratikno.

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun mengungkapkan sanksi diberikan karena keempatnya dinilai melakukan kegiatan di luar AD/ART partai.

Baca juga: Fraksi PDI-P Serahkan Alasan Pemindahan Johan Budi dari Wakil BURT pada Hasto

"Sudah pernah diberi peringatan pertama, kemudian ini peringatan ketiga keras dan terakhir," papar Komarudin di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (24/10/2022).

Diketahui, Dewan Kolonel merupakan sebutan bagi segelintir politikus PDI Perjuangan yang menjadi pendukung Puan Maharani, putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com