Jokowi Diminta Bersikap Netral soal Nasdem Usung Anies Jadi Capres, Tak Perlu Pecat Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan berpendapat, Presiden Joko Widodo baiknya tak terlalu reaktif dengan langkah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024.

Menurut dia, Jokowi tak perlu memecat menteri-menterinya yang berasal dari Nasdem hanya karena partai besutan Surya Paloh itu mengusung Anies yang notabene dari kalangan oposisi.

"Harusnya Pak Jokowi ambil sikap netral, mau Nasdem mencalonkan siapa saja terserah," kata Djayadi kepada Kompas.com, Selasa (11/10/2022).

Baca juga: Soal Pencapresan Anies, Politisi Nasdem Minta Hasto Tak Campuri Urusan Partai Lain

Menurut Djayadi, deklarasi pencapresan Anies oleh Nasdem tak menyalahi kerja sama koalisi dengan pemerintahan Jokowi.

Sebabnya, kesepakatan koalisi dengan Jokowi berlangsung untuk pemerintahan 2019-2024. Sementara, Nasdem mengusung Anies untuk Pemilu 2024.

"Nasdem mendukung Anies, mereka tidak menyalahi kesepakatannya untuk berkoalisi, karena kesepakatan berkoalisi untuk mendukung pemerintahan Jokowi, bukan untuk koalisi Pilpres 2024," ujarnya.

Djayadi mengatakan, pemerintahan Jokowi mau tak mau berjalan tumpang tindih dengan persiapan Pemilu 2024.

Sehingga, wajar jika partai politik mulai mengambil ancang-ancang, seperti mendeklarasikan capres atau membentuk koalisi dengan partai lain.

Baca juga: Soal Potensi Menterinya Kena Reshuffle, Nasdem: Hormati Independensi Parpol

Dengan situasi demikian, tidak mungkin tujuh partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf seragam dalam mengusung capres atau membentuk koalisi.

Lagi pula, lanjut Djayadi, siapa pun capres yang terpilih lewat Pemilu 2024, nantinya perlu bersinggungan dengan Jokowi untuk meneruskan program-program pemerintahan.

Oleh karenanya, seharusnya presiden tetap bersikap netral terhadap seluruh partai politik, terlepas dari siapa pun capres yang mereka usung.

"Itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mendepak mereka dari pemerintahan," ujarnya.

Djayadi menambahkan, ihwal partai koalisi dan jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju sepenuhnya menjadi kewenangan presiden.

Menurut dia, partai seharusnya tidak ikut campur terkait ini, termasuk PDI-P sebagai partai penguasa yang menaungi Jokowi.

"Jadi ini memang harus dipisahkan supaya memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat," tutur dosen Universitas Paramadina itu.