Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Giliran Nasdem, Semua Jadi Salah, Jadi Menyerang dari Segala Penjuru"

Kompas.com - 11/10/2022, 06:40 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terlibat saling sindir. Penyebabnya, lantaran Nasdem yang telah mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Sindiran berawal ketika Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengomentasi keputusan Nasdem itu. 

Awalnya, Hasto tak secara tegas menyindir Nasdem saat perayaan HUT TNI di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/10/2022). Ia hanya menggunakan kata "biru" untuk menyindir parpol yang berada di barisan pemerintah, tapi disebutnya sudah lepas karena telah memiliki capres sendiri.

Baca juga: Soal Koalisi, Demokrat Masih Terus Pedekate dengan Nasdem dan PKS

Pengandaian itu diberikan Hasto saat menjelaskan tentang lukisan pejuang kemerdekaan yang tengah merobek kain biru bendera Belanda dalam peristiwa 10 November 1945 di Hotel Yamato, Surabaya.

"Jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya kebijakan yang berbeda. Ketika misalnya ada kebijakan yang berbeda dari calon yang diusung oleh partai politik pengusung Pak Jokowi maka ini akan kontradiktif," ujar dia.

Baca juga: Nasdem Klaim Perkembangan Koalisi dengan Demokrat-PKS Semakin Menggembirakan

Diketahui, dalam beberapa kesempatan, Anies memang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Saat berada di Yogyakarta, Hasto menjelaskan, salah satu perbedaan itu adalah terkait prioritas kegiatan dalam penanganan ekonomi pasca-pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina.

"Jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya kebijakan yang berbeda. Ketika misalnya ada kebijakan yang berbeda dari calon yang diusung oleh partai politik pengusung Pak Jokowi maka ini akan kontradiktif," ujar dia.

Baca juga: Waketum Nasdem: Kalau Anies jadi Presiden, Parpol Lain Diajak Ikut Urus Negara

Ia menilai Anies merupakan figur yang kerap berseberangan dengan Istana.

Padahal, Jokowi ingin pembangunan yang berkesinambungan. Namun, keinginan itu berbeda dengan Anies.

Ia mengeklaim Anies tak ingin ibu kota berpindah dari Jakarta, sedangkan Jokowi tengah memulai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Hasto pun beranggapan Partai Nasdem harus pasang badan untuk Anies, sama seperti PDI-P yang maju paling depan untuk Jokowi.

Baca juga: Sejumlah Relawan Minta Jokowi Ganti Menteri yang Merupakan Kader Nasdem

"Karena ketika dulu kami mencalonkan Pak Jokowi, ketika ada apa-apa dengan Pak Jokowi kami berdiri di depan,” tegasnya.

“Dulu ketika Pak Jokowi jadi gubernur, kami calonkan sebagai presiden yang pertama kali kan PDI-P, ketika ada apa-apa dengan Pak Jokowi kami yang di depan. Itu hukum demokrasi," imbuh dia.

Pengorbanan Surya Paloh Besar

Di sisi lain, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Nasdem Effendi Choirie meminta agar Hasto tidak menyebarkan narasi palsu soal adanya pergantian jabatan atau reshuffle kader Nasdem di pemerintahan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com