Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Jokowi Pilih Heru Jadi Pj DKI: Komunikasinya Sangat Baik dengan Siapa Pun

Kompas.com - 10/10/2022, 11:26 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan sejumlah alasan yang melatarbelakangi dirinya memilih Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono sebagai penjabat (pj) Gubernur DKI Jakarta.

Menurut Jokowi, salah satu alasannya karena Heru memiliki kemampuan komunikasi yang baik.

"Saya sudah kenal Pak Heru lama sekali. Sejak jadi apa, Wali Kota di DKI, kemudian waktu memegang badan keuangan, saya tahu betul rekam jejak cara bekerja, kapasitas, kemampuan, saya tahu semuanya," ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (10/10/2022).

"Dan komunikasinya sangat baik dengan siapa pun sehingga kita harapkan nanti ada percepatan-percepatan," lanjutnya.

Baca juga: Pernah Jadi Wali Kota Jakut, Heru Budi Hartono Dinilai Mampu Pimpin Jakarta

Jokowi mengungkapkan, dirinya sudah menitipkan sejumlah pesan kepada Heru dalam memimpin DKI Jakarta nanti.

Terutama soal penanganan banjir, macet dan tata ruang di Ibu Kota.

"Kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta. Macet, banjir, harus ada progres perkembangan yang signifikan. Kemudian yang ketiga, hal yang berkaitan dengan tata ruang, itu saja," tambah Kepala Negara.

Sebelumnya, dilansir dari pemberitaan Kompas.id, penetapan Heru sebagai pj Gubernur DKI Jakarta dilakukan pada rapat tim penilai akhir (TPA) di Istana Merdeka pada Jumat (7/10/2022).

Presiden Jokowi memutuskan nama Heru setelah mendengar pertimbangan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan anggota TPA serta menteri terkait.

”Ya, sudah diputuskan Pak Heru (Budi Hartono),” ucap pejabat di Istana Merdeka, saat dihubungi Kompas pada Jumat siang.

Baca juga: Fraksi PDI-P DPRD DKI Minta Heru Budi Hartono Jaga Integritas sebagai Pj Gubernur DKI

Berdasarkan informasi yang diterima Kompas, Heru memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan dua calon lainnya, yaitu Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah, dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bachtiar.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benny Irwan mengatakan, pihaknya masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres) soal penunjukan penjabat (pj) Gubernur DKI Jakarta.

Menurut Benny, siapa yang nanti akan dilantik oleh Kemendagri sebagai pj Gubernur DKI Jakarta adalah sesuai dengan Keppres yang diteken presiden.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/9/2022).Kompas.com/ Dian Erika Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/9/2022).

Hal tersebut diungkapkan Benny saat dikonfirmasi soal Presiden Joko Widodo telah menunjuk Heru Budi Hartono sebagai pj Gubernur DKI Jakarta.

"Memang benar bahwa sidang tim penilai akhir (TPA) sudah dilaksanakan Jumat ini. Dengan mengajukan tiga nama sesuai usulan DPRD DKI. Untuk hasilnya kita tunggu Keppres-nya minggu depan," kata Benny dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (7/10/2024).

"Kita tunggu Keppres-nya minggu depan, karena siapa yang dilantik tentunya sesuai keppres," tambahnya.

Baca juga: Perjalanan Panjang Heru Budi Menuju Kursi Pj Gubernur DKI, Sempat Digadang Jadi Wakil Ahok hingga Ditarik ke Istana

Heru selama ini dikenal sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Namun, sebelum itu Heru telah berkarir sejak lama di Pemprov DKI Jakarta.

Heru mengawali kiprahnya sebagai Staf Khusus Wali Kota Jakarta Utara pada 1993. Dari tahun ke tahun, kariernya terus menanjak dengan menduduki sejumlah posisi kepala bagian.

Pada 2013, Heru sempat menjabat sebagai Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Pemprov DKI Jakarta.

Jabatan itulah yang akhirnya mendekatkan Heru dengan Presiden Joko Widodo yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Karier Heru kian moncer. Pada 2014, dia ditunjuk oleh Jokowi untuk menjadi Wali Kota Jakarta Utara. Jabatan itu hanya Heru emban selama setahun.

Pada 2015, dia kembali ke Pemprov DKI dan menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com