Masifnya Pengangkatan Pj Gubernur Jadi Tanda Era Baru Resentralisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Transparancy International Indonesia, Alvin Nicola mennyebut, pengangkatan para penjabat gubernur di wilayah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah tanda era baru resentralisasi.

Pasalnya, pengangkatan para penjabat ini tidak dilakukan dengan cara demokratis, dan juga kebijakan cenderung untuk menyukseskan pemerintah pusat saja.

"Era baru resentralisasi sudah dimulai dengan ditunjuknya para Pj yang tidak dilakukan secara demokratis dan kita lihat juga dalam proses kebijakannya tidak cukup demokratis juga," kata Alvin dalam diskusi melalui daring, Senin (29/4/2024).

Baca juga: Sidang MK, Bambang Widjojanto Singgung Isu Pj Gubernur Aceh Dicopot karena Prabowo-Gibran Kalah

Menurut dia, beragam kebijakan tidak dijalankan secara demokratis.

Banyak keputusan dari penjabat gubernur minim dialog dan kontrol dari masyarakat sipil.

Padahal keterlibatan masyarakat alah mandat dari Undang-undang.

"Orientasi kerja Pj Gubernur cenderung business as usual. Tampak sejak awal kehadiran Pj tidak dirancang untuk menyelesaikan masalah kebijakan yang ada, seperti disharmoni aturan pusat dan daerah, pelayanan publik minim kualitas dan pengawasan yang minim efektivitas dan kredibilitas," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Panggil Pj Gubernur Sulsel ke Istana, Bahas Pembangunan Stadion di Makassar

Di sisi lain, kebijakan terkait perencanaan dan penganggaran juga cenderung tidak berpihak pada masyarakat, khususnya kelompok rentan.

"Situasi ini ditandai dari adanya stagnasi kebijakan terkait kelompok rentan serta minim akuntabilitas karena tidak melibatkan lembaga legislatif dan begitu pula dengan masyarakat," kata Alvin.

Resentralisasi atau pemusatan kembali juga terlihat pada penyelenggaraan pelayanan publik.

Pj Gubernur dinilai sangat memprioritaskan Proyek Strategis Nasional (PSN) ketimbang menyelesaikan permasalahan di daerah.

"Objek pembangunan ini pun cenderung tertutup, dan berdampak besar bagi kelompok rentan terutama kelompok masyarakat adat," imbuh dia.