Usung Anies Jadi Capres, Posisi Nasdem di Kabinet Bakal Digusur?

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem dinilai bakal menerima risiko pasca mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan besar kemungkinan posisi Partai Nasdem bakal diperhitungkan dalam politik Istana.

“Potensi risiko yang paling besar adalah ancaman reshuffle tiga menteri Nasdem di pemerintahan, evaluasi total posisi Nasdem di lingkar kekuasaan,” tutur Umam pada Kompas.com, Senin (3/10/2022).

Baca juga: Surya Paloh Ungkap Respons Jokowi soal Nasdem Usung Anies: Beliau Bilang Bagus

Ia menyampaikan sangat mungkin Partai Nasdem mendapat serangan politik dari Istana guna menjegal langkah jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pasalnya, Anies selama ini dikenal sebagai figur oposisi yang bertolak belakang dengan pemerintahan saat ini.

Namun, menurut Umam, hal itu bisa diatasi dengan segera membentuk poros koalisi bersama dua partai politik (parpol) oposisi pemerintah.

Baca juga: Soal Jadi Anggota Partai NasDem atau Tidak, Anies: Kita Lihat Nanti

“Semua itu bisa dinetralisir jika Nasdem bisa segera berkoordinasi dengan Demokrat dan PKS untuk segera mengatur langkah dan deklarasi bersama,” ujar dia.

Di sisi lain, Umam menduga poros koalisi Nasdem-Demokrat-PKS bisa segera terbentuk sebelum akhir tahun 2022 berakhir.

“Jika mekanisme internal Demokrat dan PKS bisa segera berjalan cepat untuk menyambut langkah Nasdem ini,” pungkas dia.

Diketahui, ada tiga kader Partai Nasdem yang saat ini menjadi menteri Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Usung Anies Baswedan Jadi Capres, Surya Paloh Sebut Nasdem Tetap Dukung Pemerintahan Jokowi

Ketiganya adalah Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Adapun Partai Nasdem menyampaikan progres pembentukan koalisi bersama Partai Demokrat dan PKS sudah mencapai angka 80 persen.

Namun, kesepakatan koalisi belum menemukan titik temu, salah satu persoalannya ketiga parpol belum setuju figur capres-cawapres yang bakal diusung.