Kompas.com - 03/10/2022, 12:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dibebaskan oleh Partai Nasdem untuk menentukan sendiri siapa calon wakil presiden (cawapres) yang mendampinginya untuk Pilpres 2024.

Lantas, siapa yang akan ditunjuk Anies untuk menjadi cawapres 2024?

"Intinya adalah semua putra bangsa. Semua yang siap untuk berjalan bersama meninggikan kepentingan republik di atas kepentingan yang lain. Itu yang akan leluasa untuk kita berjalan bersama," ujar Anies di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).

Baca juga: Dideklarasikan Jadi Capres dari Nasdem, Anies: Saat Ini Masih Fokus untuk Jakarta

Anies merasa terhormat dipilih sebagai capres 2024 oleh Nasdem. Dia berjanji akan menjalankan amanat dengan rendah hati.

Selain itu, Anies mengaku sudah mendapat wewenang 100 persen dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk menentukan sendiri siapa cawapres yang akan mendampinginya.

Meski demikian, Anies mengatakan bahwa ia masih fokus bekerja untuk DKI Jakarta.

Sebab, Anies masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga 16 Oktober 2020.

"Nah kami saat ini masih fokus untuk Jakarta. Karena tugas di Jakarta ini belum selesai. Sampai tugas selesai di Jakarta, baru mulai memikirkan mengenai pasca-Jakarta-nya. Dan tadi setelah acara selesai, kita duduk bersama bahwa sampai 16 saya masih mengurusi Jakarta," tutur dia.

Sebelumnya, Surya Paloh membebaskan Anies Baswedan untuk menentukan sendiri siapa calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampinginya.

Baca juga: Surya Paloh Ungkap Respons Jokowi soal Nasdem Usung Anies: Beliau Bilang Bagus

Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Anies sebagai capres 2024.

Paloh mengatakan, Nasdem tidak bisa menentukan siapa sosok yang dirasa cocok untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Dia khawatir, jika Nasdem yang menentukan, Anies merasa tidak cocok dengan pasangannya.

"Bagaimana kita mau pilih wakil presiden yang tiba-tiba enggak cocok. Belum apa-apa sudah cari penyakit," ucap Paloh.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri dan Pemerintah Pusat Masuk Tiga Besar Pihak Paling Banyak Diadukan Terkait Pelanggaran HAM

Polri dan Pemerintah Pusat Masuk Tiga Besar Pihak Paling Banyak Diadukan Terkait Pelanggaran HAM

Nasional
Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Nasional
KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

Nasional
Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Nasional
Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Nasional
Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Nasional
Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Nasional
Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Nasional
Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Nasional
Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Nasional
Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Nasional
Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Nasional
400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

Nasional
Kritik Komnas Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam KUHP yang Baru

Kritik Komnas Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam KUHP yang Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.