Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jejak Kiprah Politik Anies Baswedan, dari Konvensi Demokrat hingga Didukung Nasdem

Kompas.com - 03/10/2022, 12:25 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) yang akan diusung pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Pilihan capres Nasdem adalah yang terbaik daripada yang terbaik. Inilah akhir Nasdem memberikan seorang sosok Anies Baswedan," ujar Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).

Paloh turut mengungkapkan alasannya memilih Anies sebagai capres 2024. "Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya: Why not the best?" kata dia.

Baca juga: Terima Ajakan Nasdem Jadi Capres 2024, Anies: Demi Bangsa Indonesia

Anies yang hadir dalam deklarasi itu menyatakan menerima tawaran Partai Nasdem dan Surya Paloh.

"Kami siap calon presiden. Dengan mohon rida Allah dan seluruh kerendahan hati, kami terima demi bangsa Indonesia," ujar Anies

Anies menyatakan dirinya menerima ajakan Nasdem setelah mendengar pikiran yang disampaikan oleh Paloh perihal bangsa Indonesia.

Dia mengaku diajak Paloh untuk memperbaiki permasalahan Indonesia sekaligus meneruskan apa-apa saja yang belum dikerjakan.

"Dengan mohon doa semua, dengan berharap rida petunjuk, insya Allah perjalanan panjang ini tidak jadi perjalanan berat, tapi jadi perjalanan ringan, penuh kemudahan. Tuhan yang berikan siapa yang dia kehendaki, dan ialah yang memiliki kuasa," kata Anies.

Baca juga: Nasdem Resmi Deklarasikan Anies Baswedan Jadi Capres 2024

Jejak Anies Baswedan sebelum masuk politik

Sebelum terjun ke dunia politik, Anies Baswedan berkutat di bidang akademik dan riset.

Dia tercatat pernah menjadi peneliti dan koordinator proyek di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada.

Anies pun pernah tercatat bekerja sebagai manajer riset di IPC, Inc. Chicago yang merupakan sebuah asosiasi perusahaan elektronik sedunia.

Selain itu Anies pernah bergabung dengan Kemitraan untuk Reformasi Tata Kelola Pemerintahan sebuah lembaga non-profit yang fokus pada reformasi birokrasi di berbagai wilayah di Indonesia dengan menekan kerjasama antara pemerintah dengan sektor sipil.

Anies pernah mengisi posisi Direktur Riset The Indonesian Institute yang merupakan lembaga penelitian kebijakan publik yang didirikan pada bulan Oktober 2004 oleh aktivis dan intelektual muda yang dinamis.

Baca juga: Surya Paloh Ungkap Alasan Usung Anies Baswedan Jadi Capres: Why Not the Best?

Pada 15 Mei 2007, Anies dilantik menjadi Rektor Universitas Paramadina. Saat dilantik dia berusia 38 tahun dan tercatat sebagai rektor termuda di Indonesia.

Anies juga menggagas gerakan Indonesia Mengajar dengan tujuan untuk merekrut dan memberdayakan mahasiswa menjadi pengajar muda di sekolah dasar dan masyarakat selama satu tahun.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com