Drama Pemeriksaan Lukas Enembe, Alasan Sakit, Peringatan Jokowi, hingga Ancaman KPK

“Harus ada second opinion. Kami sudah memerintahkan agar berkoordinasi dengan IDI untuk memeriksa Pak Lukas, mungkin di Jayapura,” kata Alex saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Senin (26/9/2022).

Menurut dia, dokter yang KPK tunjuk akan memeriksa apakah benar Lukas sakit.

Jika pun benar, dokter tersebut akan menilai seberapa parah kondisi Lukas sehingga ia harus menjalani pengobatan di luar negeri.

Baca juga: Lukas Enembe Ributkan Utusan Istana, Jokowi Minta Hormati Hukum

Alex menyatakan, KPK menghargai hak kesehatan para tersangka. Pihaknya bahkan akan memberikan fasilitas pengobatan ke luar negeri jika memang hal itu diperlukan.

“Kalau misalnya dokter Indonesia nggak mampu mengobati yang bersangkutan dan harus ke luar negeri tentu pasti akan kami fasilitasi dengan pengawalan tentu saja,” ujar mantan hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu.

Ancaman KPK ke pengacara Lukas

Selain persoalan kesehatan, drama pemeriksaan kedua Lukas Enembe juga diwarnai dengan peringatan dari KPK.

Sebelum mendatangi KPK, kuasa hukum Lukas menggelar konferensi pers. Mereka mengumumkan kondisi kesehatan hingga berbagai peristiwa politik yang dinilai tidak terlepas dari penetapan tersangka terhadap Lukas.

Hal itu antara lain, agenda Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan yang ingin menjadikan mantan Kapolda Papua Paulus Waterpauw sebagai wakil Lukas.

Baca juga: Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Mereka menilai, apa yang menyandung Lukas saat ini merupakan bentuk kriminalisasi. Kuasa hukum Lukas bersikukuh kliennya tidak menerima gratifikasi.

Uang Rp 1 miliar yang ditransfer seseorang diklaim merupakan dana pribadinya.

Terkait hal ini, KPK menyayangkan sikap pengacara Lukas yang membangun opini di depan publik.

Ali mengingatkan, hal semacam itu semestinya disampaikan di hadapan penyidik. Menurut dia, pembelaan dalam hukum mesti dilakukan secara di tempat dan waktu yang tepat.

Jaksa tersebut berharap kuasa hukum Lukas menjadi perantara yang turut membantu penanganan perkara ini.

“Bukan justru menyampaikan pernyataan yang tidak didukung fakta sehingga bisa masuk dalam kriteria menghambat atau merintangi proses penyidikan yang KPK tengah lakukan,” tutur Ali.

Baca juga: Jokowi ke Lukas Enembe: Semua Sama di Mata Hukum, Hormati Panggilan KPK

Ia juga mengancam KPK tidak akan segan-segan mempidanakan pihak-pihak yang dinilai menghalangi penyidikan.

Ali mengungkit para tersangka korupsi yang pura-pura sakit agar bisa menghindari penyidikan. Setelah ditelisik, ternyata perbuatan itu difasilitasi kuasa hukum atau tim medis mereka.

“KPK pun tidak segan untuk mengenakan pasal pasal 221 KUHP ataupun pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 kepada para pihak yang diduga menghalang-halangi suatu proses hukum (obstruction of justice),” kata Ali.