Kompas.com - 27/09/2022, 01:25 WIB
|


KOMPAS.comLembaga yang berperan menjaga kehormatan dan keluhuran hakim sekaligus sebagai penegak kode etik peradilan adalah Komisi Yudisial atau KY.

KY adalah lembaga pengawas eksternal terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh badan peradilan dan hakim.

KY mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif demi menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim.

Baca juga: Mengapa Lembaga Yudikatif Tidak Dipilih oleh Rakyat?

Terbentuknya Komisi Yudisial

Menurut A. Ahsin Thohari, terbentuknya Komisi Yudisial di Indonesia disebabkan sejumlah alasan, yakni:

  • Agar dapat melakukan pengawasan yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur masyarakat dengan seluas-luasnya dan bukan hanya pengawasan secara internal;
  • Untuk menjadi perantara atau penghubung antara kekuasaan eksekutif (pemerintah) dan kekuasaan yudikatif (kehakiman) yang tujuan utamanya adalah untuk menjaga independensi kehakiman dari pengaruh apapun, khususnya pemerintah;
  • Membuat efektivitas dan efisiensi kekuasaan kehakiman semakin tinggi, baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring hakim agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman;
  • Menjaga konsistensi putusan lembaga peradilan karena setiap putusan mendapat penilaian dan pengawasan dari lembaga khusus, yakni Komisi Yudisial;
  • Menjaga independensi kekuasaan kehakiman karena politisasi terhadap perekrutan hakim agung dapat diminimalisasi dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan lembaga politik.

Pembentukan Komisi Yudisial diamanatkan oleh Pasal 24B UUD 1945. KY kemudian diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2011.

UUD 1945 dan undang-undang ini menjadi landasan hukum diberikannya kewenangan untuk mewujudkan check and balances dalam bidang kehakiman kepada KY.

Meskipun KY bukan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman, namun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan tersebut, yakni fungsi pengawasan.

Baca juga: Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial

Wewenang Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan

KY merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri. Anggota KY diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Secara umum, salah satu wewenang KY adalah melakukan pengawasan terhadap hakim, yang meliputi hakim agung pada Mahkamah Agung (MA) dan hakim di seluruh lingkungan peradilan yang ada di bawah MA, serta hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (MK).

Fungsi pengawasan eksternal oleh KY meliputi pengawasan yang bersifat preventif hingga represif.

Pengawasan eksternal terhadap hakim oleh KY memiliki peran yang sangat penting.

Dengan adanya pengawasan dari pihak luar, para hakim diharapkan dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebenaran, rasa keadilan masyarakat, serta menjunjung tinggi kode etik profesi hakim.

Apabila hakim menjalankan wewenangnya dengan baik dan benar, maka kepastian hukum dan keadilan dapat terwujud, begitu pula dengan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

 

Referensi:

  • Suadi, Amran. 2014. Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia. Depok: Rajawali Pers.
  • UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2011
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Akan Cek Laporan Dugaan Korupsi Tambang Ilegal yang Disebut Seret Pejabat Polri

KPK Akan Cek Laporan Dugaan Korupsi Tambang Ilegal yang Disebut Seret Pejabat Polri

Nasional
Daftar 9 Pati TNI AL yang Berpeluang Jadi KSAL Gantikan Yudo Margono

Daftar 9 Pati TNI AL yang Berpeluang Jadi KSAL Gantikan Yudo Margono

Nasional
Kabareskrim Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Setoran Tambang Ilegal

Kabareskrim Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Setoran Tambang Ilegal

Nasional
Ditanya Ibu-ibu soal Kode Rambut Putih, Ganjar: Tertuduh Saya

Ditanya Ibu-ibu soal Kode Rambut Putih, Ganjar: Tertuduh Saya

Nasional
Kegentingan Perpu Pemilu dengan Masa Jabatan KPU

Kegentingan Perpu Pemilu dengan Masa Jabatan KPU

Nasional
Saat Ganjar Kaget Ditanya Emak-emak soal Jadi Presiden 2024, Gelengkan Kepala Beberapa Kali

Saat Ganjar Kaget Ditanya Emak-emak soal Jadi Presiden 2024, Gelengkan Kepala Beberapa Kali

Nasional
Kekerasan terhadap Pekerja Perempuan: Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Kekerasan terhadap Pekerja Perempuan: Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Nasional
Pelanggaran HAM di Papua Jadi PR Turun Temurun Panglima TNI

Pelanggaran HAM di Papua Jadi PR Turun Temurun Panglima TNI

Nasional
Kode Jokowi Buat Tokoh Tertentu Dinilai Sekadar Basa-basi Politik

Kode Jokowi Buat Tokoh Tertentu Dinilai Sekadar Basa-basi Politik

Nasional
Dukungan Politik Jokowi Legal Asal Tak Kerahkan Fasilitas Negara

Dukungan Politik Jokowi Legal Asal Tak Kerahkan Fasilitas Negara

Nasional
Ganjar: Waktu Masuk Partai, Saya Ditanya 'Ah Geblek Amat, Kok PDI-P?'

Ganjar: Waktu Masuk Partai, Saya Ditanya "Ah Geblek Amat, Kok PDI-P?"

Nasional
[POPULER NASIONAL] Restu Jenderal Andika untuk Laksamana Yudo Margono | Ferdy Sambo Disebut Sampaikan Brigadir J Harus Dihabisi

[POPULER NASIONAL] Restu Jenderal Andika untuk Laksamana Yudo Margono | Ferdy Sambo Disebut Sampaikan Brigadir J Harus Dihabisi

Nasional
KIB Bakal Gelar 1-2 Pertemuan Lagi buat Kerucutkan Nama Capres

KIB Bakal Gelar 1-2 Pertemuan Lagi buat Kerucutkan Nama Capres

Nasional
Ganjar Akui Bangun Citra Lewat Medsos, sampai Disebut Artis Tiktok

Ganjar Akui Bangun Citra Lewat Medsos, sampai Disebut Artis Tiktok

Nasional
Elektabilitasnya Diprediksi di Bawah Ambang Batas Parlemen, PPP: Cambuk bagi Kami

Elektabilitasnya Diprediksi di Bawah Ambang Batas Parlemen, PPP: Cambuk bagi Kami

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.