Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Relawan Gelar Musra II Awal Oktober, Akankah Jokowi Kembali Hadir?

Kompas.com - 23/09/2022, 18:10 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

"Tidak semua peserta mengikuti e-voting karena syaratnya adalah yang memiliki smartphone," jelas Panel saat pemaparan hasil Musra I di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (31/8/2022)

Sehingga, ada 5.721 peserta Musra I yang mengikuti e-voting.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.704 orang atau sebesar 29,79 persen memilih Jokowi sebagai capres harapan rakyat.

Di posisi kedua, ada Sandiaga Uno yang mendapat 986 suara atau sekitar 16,92 persen.

Kemudian, di posisi ketiga, ada Ganjar Pranowo yang meraih 921 suara atau 16,10 persen.

Setelahnya, di posisi keempat ada Prabowo Subianto yang mendapatkan 635 suara atau 11,10 persen.

Di posisi kelima, ada Anies Baswedan yang meraih 516 suara atau 9,02 persen.

Kemudian, di posisi keenam ada Ridwan Kamil yang meraih 296 suara atau 5,17 persen.

Baca juga: PDI-P: Yang Disuarakan Musra Tidak Ada Element of Surprise

Setelahnya, pada posisi ketujuh ada Puan Maharani yang meraih 238 suara atau 4,16 persen.

Lalu ada Dedy Mulyadi yang meraih 164 suara atau 2,87 persen.

Kemudian, Moeldoko yang meraih 147 suara atau 2,57 persen.

Selanjutnya ada Andika Perkasa yang meraih 81 suara atau 1,47 persen.

Terakhir, calon-calon lainnya mendapat 51 suara atau 0,89 persen.

Selain jajak pendapat untuk kandidat capres, panitia Musra juga menggelar jajak pendapat untuk menjaring kandidat cawapres.

Ketua Dewan Pengarah Musyawarah Rakyat (Musra) I, Andi Gani Nena Wea mengatakan, Ridwan Kamil menjadi kandidat cawapres yang paling diinginkan rakyat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com