Kompas.com - 23/09/2022, 16:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem tak kunjung mengumumkan koalisinya bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Pemilu 2024.

Menurut analis politik Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, ini karena Nasdem masih dilema.

Partai pimpinan Surya Paloh tersebut masih menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sementara, Demokrat dan PKS merupakan partai oposisi.

"Ini mungkin dilema kebatinan yang dialami Nasdem," kata Pangi kepada Kompas.com, Jumat (23/9/2022).

Baca juga: 6 Nama Dipertimbangkan Sebagai Cawapres Koalisi Nasdem-PKS-Demokrat

Secara etika politik, kata Pangi, Nasdem harus menarik mundur tiga menterinya di Kabinet Indonesia Maju jika hendak berkoalisi dengan Demokrat dan PKS.

Padahal, langkah itu bisa mempengaruhi eksistensi Nasdem pada pemilu mendatang.

Menurut Pangi, Nasdem juga masih berupaya menjaga hubungan baik mereka dengan pemerintahan Jokowi. Oleh karenanya, rencana koalisi dengan Demokrat dan PKS tak kunjung diputuskan.

"Nasdem masih menjaga fatsun politiknya, masih di gerbong koalisi pemerintah," ucap Pangi.

"Mungkin juga beberapa menteri dari Nasdem sekarang nggak sanggup mundur kalau Nasdem mendeklarasikan dukungan koalisinya bersama dua partai oposisi," tuturnya.

Baca juga: Nasdem Sebut Peluang Koalisi dengan PKS dan Demokrat Capai 80 Persen

Kendati begitu, Nasdem dinilai tetap berpeluang besar berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Ini karena keinginan besar mereka untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Jika bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan atau Gerindra, maka, mustahil bagi Nasdem mengusung pencalonan Anies.

Sebabnya, PDI-P dipastikan akan mengusung kadernya sendiri antara Puan Maharani atau Ganjar Pranowo, pun Gerindra bakal mencalonkan Prabowo Subianto.

Sebaliknya, Demokrat hanya nyaman berkoalisi dengan Nasdem karena sejarah kerenggangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Megawati Soekarnoputri, demikian pula dengan PKS yang berambisi mendukung pencalonan Anies.

Namun, berbeda dengan Nasdem, Pangi menilai, Demokrat dan PKS tak punya beban politik lantaran sejak awal sudah berada di luar pemerintahan.

Padahal, Demokrat dan PKS merupakan partai pengikut yang menanti keputusan Nasdem.

"Sebenarnya poros koalisi ini juru kuncinya ada pada Partai Nasdem, PKS dan Demokrat menurut saya jalan dan ikut saja," ucapnya.

Kendati sulit, Pangi memprediksi, Nasdem akan tetap berkoalisi dengan Nasdem dan PKS. Deklarasi koalisi dan nama capres dan cawapres ketiga partai diperkirakan bakal dilakukan pada detik-detik terakhir.

"Nasdem masih terkesan di injury time atau last minute. Mungkin karena alasan yang di atas tadi, bagaimana menjaga hubungan Nasdem dengan partai koalisi pemerintah lainnya," kata dia.

Baca juga: PDI-P Ucapkan Selamat atas Rencana Pembentukan Koalisi Demokrat-Nasdem-PKS

Sebagaimana diketahui, Nasdem, Demokrat, dan PKS sejak lama saling melakukan penjajakan untuk kepentingan Pemilu 2024.

Baru-baru ini, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, rencana pembentukan koalisi partainya dengan PKS dan Demokrat semakin menguat. Bahkan, dia menyebut, persentase keberhasilannya mencapai 80 persen.

“Bisa jadi (80 persen) kalau kesepakatan beberapa hal terpenuhi. Di sana lah kemudian seni diplomasinya ya tentu ada beberapa hal yang terus menerus dibicarakan,” kata Willy ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2022).

Jika ketiga partai berkoalisi, besar kemungkinan bakal mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Balik Organisasi Bayangan Nadiem, Apa Kata Pengguna Platform Pendidikan Bentukannya?

Di Balik Organisasi Bayangan Nadiem, Apa Kata Pengguna Platform Pendidikan Bentukannya?

Nasional
PDI-P Ungkap Puan Belum Dapat Arahan Temui AHY

PDI-P Ungkap Puan Belum Dapat Arahan Temui AHY

Nasional
Mengaku Nasution, Pierre Tendean Diculik, Diikat di Mobil, dan Ditembak Kepalanya

Mengaku Nasution, Pierre Tendean Diculik, Diikat di Mobil, dan Ditembak Kepalanya

Nasional
BERITA FOTO: Penampakan Putri Candrawathi Pakai Baju Tahanan

BERITA FOTO: Penampakan Putri Candrawathi Pakai Baju Tahanan

Nasional
UPDATE 30 September: Bertambah 1.857, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.431.624

UPDATE 30 September: Bertambah 1.857, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.431.624

Nasional
KSAL: Tak Akan Ada Prajurit yang Lolos dari Hukum jika Terbukti Langgar Pidana

KSAL: Tak Akan Ada Prajurit yang Lolos dari Hukum jika Terbukti Langgar Pidana

Nasional
Sekjen DPR Minta Persoalan Pamdal Titipan Anggota Dewan Tak Diperpanjang

Sekjen DPR Minta Persoalan Pamdal Titipan Anggota Dewan Tak Diperpanjang

Nasional
Politisi Gerindra Nilai Penahanan Putri Candrawathi Sudah Tepat: Alasannya 'Make Sense'

Politisi Gerindra Nilai Penahanan Putri Candrawathi Sudah Tepat: Alasannya "Make Sense"

Nasional
'Lorong Gelap' Dunia Maya, Tindak Kekerasan Seksual Berbasis Siber yang Makin Masif

"Lorong Gelap" Dunia Maya, Tindak Kekerasan Seksual Berbasis Siber yang Makin Masif

Nasional
Polri Sebut Sudah 202 Rekening Diblokir Terkait Judi Online

Polri Sebut Sudah 202 Rekening Diblokir Terkait Judi Online

Nasional
Kisah Spionase Pahlawan Revolusi Pierre Tendean dalam Operasi Dwikora di Malaysia

Kisah Spionase Pahlawan Revolusi Pierre Tendean dalam Operasi Dwikora di Malaysia

Nasional
Saut Kritk Usulan Johanis Tanak Terapkan Retorative Justice di Tipikor: Negara Makin Amburadul

Saut Kritk Usulan Johanis Tanak Terapkan Retorative Justice di Tipikor: Negara Makin Amburadul

Nasional
Polri Bentuk Tim Gabungan Dalami Dugaan 'Konsorsium 303' dan Judi 'Online'

Polri Bentuk Tim Gabungan Dalami Dugaan "Konsorsium 303" dan Judi "Online"

Nasional
Putri Candrawathi: Mohon Izin Titipkan Anak Saya di Rumah dan Sekolah

Putri Candrawathi: Mohon Izin Titipkan Anak Saya di Rumah dan Sekolah

Nasional
Polri Periksa Perusahaan Penyewa dan Operator 'Private Jet' Brigjen Hendra Kurniawan

Polri Periksa Perusahaan Penyewa dan Operator "Private Jet" Brigjen Hendra Kurniawan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.