Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berat Sebelah PDI-P ke Puan soal Pencapresan dan Potensi Manuver Ganjar...

Kompas.com - 23/09/2022, 05:45 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan memang belum mengumumkan nama calon presiden (capres) yang akan mereka usung pada Pemilu 2024.

Namun, dinamika politik yang berkembang belakangan seolah mengisyaratkan bahwa partai berlambang banteng itu mendukung pencalonan Puan Maharani.

Sebaliknya, nama kader PDI-P lainnya yang juga digadang-gadang sebagai capres, Ganjar Pranowo, semakin tersisihkan.

Dugaan ini pun memunculkan beragam spekulasi. Misalnya, seberapa besar peluang kemenangan Puan jika maju sebagai capres, hingga potensi Ganjar Pranowo bermanuver ke partai lain.

Baca juga: Lampu Kuning dari Puan Maharani dan Kedigdayaan PDI-P di Jawa Tengah

Berat sebelah

Sinyal keberpihakan PDI-P ke Puan bukan tanpa alasan. Sejak beberapa bulan lalu, Ketua DPP PDI-P itu telah diberi tugas khusus oleh Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, untuk safari politik ke partai-partai lain.

Oleh sang ibu, Puan juga diberi mandat untuk berkeliling Indonesia, menemui kader-kader PDI-P di daerah.

Terbaru, sejumlah kader PDI-P membentuk kelompok bernama Dewan Kolonel untuk mengupayakan pencapresan Puan.

Baca juga: Fraksi PDI-P Bentuk Dewan Kolonel, Wangikan Citra Puan Maharani hingga ke Dapil

Kelompok itu diinisiasi oleh kader PDI-P Johan Budi sekitar 2-3 bulan lalu. Anggotanya, kader PDI-P lainnya seperti Utut Adianto, Bambang Wuryanto, Hendrawan Supratikno, hingga Masinton Pasaribu.

Pembentukan Dewan Kolonel ini telah direstui oleh Puan sendiri. Dewan ini membawa misi meningkatkan elektabilitas Puan di seluruh daerah pemilihan hingga mengantarkan Ketua DPR RI itu ke gerbang pencapresan.

"Kalau bahasanya Pacul (Bambang Wuryanto) kan bagaimana mewangikan Mbak Puan di dapil kita masing-masing," kata anggota Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Keberadaan Dewan Kolonel sempat membuat Megawati terkejut. Megawati mengatakan, Dewan Kolonel tak ada dalam AD/ART PDI-P.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristyanto pun memastikan, Dewan Kolonel hanya guyonan politik.

"Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (21/9/2022)

"Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel," sambungnya.

Kendati demikian, menurut Hasto, partainya tak akan menertibkan kader PDI-P yang membentuk Dewan Kolonel itu.

Baca juga: Megawati Kaget Ada Dewan Kolonel untuk Puan Maharani

Tersisih

Merespons Dewan Kolonel, para relawan pendukung Ganjar tak mau kalah. Mereka berencana membentuk Dewan Kopral untuk mendorong pencapresan Ganjar pada Pemilu 2024.

Ketua Umum Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) Immanuel Ebenezer mengungkapkan, pihaknya serius untuk meresmikan pembentukan Dewan Kopral.

Nantinya, forum itu bakal memiliki kepengurusan, tapi tidak seketat organisasi pada umumnya.

"Lagi dirumuskan. Tetapi strukturnya tidak gemuk seperti pada umumnya organisasi," kata pria yang akrab disapa Noel itu saat dihubungi Kompas.com, Kamis (22/9/2022).

Baca juga: PDI-P Tak Akan Tertibkan Kader yang Gagas Pembentukan Dewan Kolonel Puan Maharani

PDI-P pun telah angkat bicara soal ini. Hasto bilang, sama seperti Dewan Kolonel, Dewan Kopral juga hanya akan partainya anggap candaan politik.

"Ya, namanya ini kan guyonan-guyonan politik. Nanti ada dewan prajurit, nanti ada dewan panglima, ada dewan kepala daerah, ya itu," ucap Hasto.

Sementara, terkait ini, Ganjar Pranowo meminta semua pihak menahan diri. Dia berkata, ihwal pencapresan merupakan kewenangan Megawati sebagai pimpinan tertinggi partai.

"Saya minta semuanya bisa menahan diri. Tadi Pak Sekjen (Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto) sudah menyampaikan, itu hanya candaan-candaan. Jadi publik tidak perlu merespons," kata Ganjar ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

"Kedua, yang menentukan juga partai, kalau sudah ditentukan," ujarnya.

Terlepas dari itu, muncul spekulasi publik bahwa nama Ganjar belakangan semakin tersingkirkan dari radar pencapresan PDI-P.

Sinyal itu ditunjukkan dari Ganjar yang berkali-kali dia disindir oleh elite partainya sendiri. Bambang Pacul pernah menyebut Ganjar keterlaluan karena berambisi maju sebagai capres.

Sementara, Trimedya Panjaitan pernah menyebut Gubernur Jawa Tengah itu kemlinthi alias sombong karena berhasrat mencalonkan diri di pilpres.

Ganjar juga beberapa kali tak diundang di acara PDI-P yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, yang tak lain merupakan markasnya sendiri.

Dalam rangkaian acara ulang tahun PDI-P yang digelar Mei 2021 lalu misalnya, Ganjar tak diundang. Padahal kegiatan itu dihadiri kepala daerah PDI-P se-Jawa Tengah.

Ganjar juga tak mendapat undangan dalam acara halalbihalal PDI-P Jawa Tengah pada Lebaran 2022.

Terbaru, dia tidak diundang dalam acara konsolidasi untuk pemenangan Pemilu 2024 Provinsi Jateng yang digelar di Semarang, Minggu (18/9/2022).

Padahal, kegiatan itu dihadiri oleh bupati dan wali kota di Jateng dari PDI-P. Hadir pula Puan Maharani.

Peluang manuver

Melihat dinamika ini, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, berpandangan, tak menutup kemungkinan Ganjar bermanuver ke partai lain untuk pencapresan 2024.

Ujang menilai, PDI-P semakin terlihat condong ke Puan. Sebaliknya, Ganjar kian terpinggirkan dari radar pencapresan partainya sendiri.

"Dengan situasi seperti saat ini, suka tidak suka, senang tidak senang, maka celah Pak Ganjar adalah harus berangkat dari partai lain," kata Ujang kepada Kompas.com, Kamis (22/9/2022).

Baca juga: Karpet Merah Pencapresan Puan Maharani dan Risiko PDI-P Paksakan Diri...

Menurut Ujang, wajar jika PDI-P berat sebelah ke Puan. Sebab, Ketua DPR RI itu punya previlese sebagai putri Megawati, pimpinan tertinggi partai.

Seandainya Puan maju sebagai capres, maka estafet kepemimpinan PDI-P juga akan tetap terjaga di lingkaran trah Soekarno. Hal ini tak dijumpai di diri Ganjar.

Jika ke depan dukungan PDI-P semakin terlihat berat ke Puan, Ujang menilai, Ganjar sangat mungkin melirik partai lain.

Apalagi, beberapa parpol terang-terangan memasukkan nama Ganjar dalam radar capres mereka, seperti Nasdem dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Ujang yakin, dengan elektabilitas yang besar, Ganjar dapat leluasa menggalang dukungan pencapresan dari partai lain.

"Bukan tidak mungkin Ganjar akan koordinasi atau kompromi dengan Presiden Jokowi, kira-kira partai mana yang bisa memberikan jalan untuk Ganjar bisa menjadi capres," ujarnya.

Baca juga: Respons soal Dewan Kopral, Ganjar: Saya Minta Semuanya Tahan Diri

Menurut Ujang, sebenarnya sangat berisiko bagi PDI-P mengusung Puan sebagai capres. Sebab, elektabilitas mantan Menko PMK itu masih sangat rendah.

Apalagi, jika kelak Ganjar maju sebagai calon presiden pesaing Puan, bukan tidak mungkin PDI-P gigit jari karena kalah pertarungan.

Namun demikian, Ujang berpendapat, segala risiko itu telah diperhitungkan oleh partai banteng.

"Prinsipnya bisa jadi bagi PDI-P untuk mendukung Puan itu menang ya menang bersama, kalah ya kalah bersama," ucapnya.

Lagi pula, lanjut Ujang, selama gong pencalonan presiden belum ditabuh, PDI-P akan terus berupaya meningkatkan elektabilitas Puan. Misalnya, melalui Dewan Kolonel yang baru-baru ini dibentuk.

"Walaupun elektabilitas Puan masih di bawah, kelihatannya akan tetap dipaksakan untuk bisa menjadi capres dari PDI-P," kata Ujang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com