Kompas.com - 22/09/2022, 05:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sinyal restu PDI Perjuangan untuk pencapresan Pemilu 2024 tampak kian condong ke Puan Maharani.

Kian hari, Ketua DPP PDI-P itu seakan makin dapat dukungan dari internal partainya untuk maju sebagai calon presiden (capres).

Sebaliknya, Ganjar Pranowo, kader PDI-P lain yang selama ini juga digadang-gadang sebagai capres, seolah semakin terpinggirkan.

Baca juga: Terungkapnya Dewan Kolonel, Kuda-kuda Puan Menuju Capres 2024

Telah ditegaskan berulang kali oleh elite PDI-P, ihwal capres cawapres menjadi kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Namun, dinamika yang berkembang belakangan mengisyaratkan manuver partai berlambang banteng tersebut ke sisi Puan Maharani.

Dukungan internal

Sejak beberapa bulan lalu, Puan diberi mandat oleh Megawati untuk menjajaki partai politik lain buat kepentingan Pemilu 2024. PDI-P mengaku bakal bersilaturahmi dengan seluruh partai tanpa terkecuali.

Atas tugas ini, Puan pun membentuk tim advance. Tugasnya, membantu dia bersafari politik.

Tak hanya itu, Puan juga mendapat tugas khusus dari Mega untuk keliling Indonesia, bertemu dengan kader PDI-P di daerah.

Baca juga: Lampu Kuning dari Puan Maharani dan Kedigdayaan PDI-P di Jawa Tengah

Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat beralasan, ditunjuknya Puan untuk konsolidasi ke daerah karena peran putri bungsu Megawati itu di internal PDI-P sebagai Ketua DPP bidang politik.

"Mbak Puan itu di DPP sebagai ketua bidang politik. Beliau putrinya Bu Megawati," kata Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/7/2022).

Terkait tugas Puan menjalin komunikasi dengan partai-partai politik lainnya, kata Djarot, ini karena jabatan dia sebagai Ketua DPR RI yang kerap bertemu fraksi-fraksi partai di Parlemen.

"Komunikasi lintas fraksi itu pasti dilakukan oleh beliau. Semua partai-partai politik itu kan ada fraksi-fraksi juga kan dan setiap saat juga bertemu sama beliau (Puan Maharani)," jelas dia.

Terbaru, terungkap bahwa ada sejumlah kader PDI-P yang mengupayakan pencapresan Puan dengan membentuk kelompok bernama Dewan Kolonel.

Bak putri raja, langkah Puan menuju pintu pilpres dikawal "prajurit" hingga "jenderal" Dewan Kolonel yang terdiri dari 12 orang.

Kelompok itu diinisiasi oleh kader PDI-P Johan Budi sekitar 2-3 bulan lalu. Anggotanya, kader PDI-P lainnya seperti Utut Adianto, Bambang Wuryanto, Hendrawan Supratikno, hingga Masinton Pasaribu.

Pembentukan Dewan Kolonel ini telah direstui oleh Puan sendiri. Dewan ini membawa misi meningkatkan elektabilitas Puan di seluruh daerah pemilihan hingga mengantarkan Ketua DPR RI itu ke gerbang pencapresan.

"Kalau bahasanya Pacul (Bambang Wuryanto) kan bagaimana mewangikan Mbak Puan di dapil kita masing-masing," kata anggota Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Baca juga: Megawati Kaget Ada Dewan Kolonel untuk Puan Maharani

Ganjar terpinggirkan

Terkait pencapresan, sejak lama PDI-P diterpa isu persaingan antara Puan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Ganjar, sebagaimana survei berbagai lembaga, disebut memiliki elektabilitas besar. Elektabilitasnya bersaing dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, berkejaran di urutan puncak.

Namun begitu, PDI-P tampak keberatan. Berkali-kali dia disindir oleh elite partainya sendiri.

Bambang Pacul pernah menyebut Ganjar keterlaluan karena berambisi maju sebagai capres.

"(Ganjar) wis kemajon (kelewatan). Yen kowe pinter, ojo keminter (Kalau kamu pintar, jangan sok merasa pintar)," kata Bambang, 22 Mei 2021.

Baca juga: Saingi Dewan Kolonel Puan, Dewan Kopral untuk Ganjar Pranowo Segera Dibentuk

Sementara, Trimedya Panjaitan pernah menyebut Gubernur Jawa Tengah itu kemlinthi alias sombong karena berhasrat mencalonkan diri di pilpres.

“Kalau kata orang Jawa kemlinthi ya, sudah kemlinthi dia, harusnya sabar dulu dia jalankan tugasnya sebagai gubernur Jateng dia berinteraksi dengan kawan-kawan stuktur di sana DPD DPC DPRD provinsi DPRD kabupaten/kota, itu baru,” kata Trimedya dalam keterangannya, Rabu (1/6/2022).

Ganjar juga beberapa kali tak diundang di acara PDI-P yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, tempat dia bertugas.

Dalam rangkaian acara ulang tahun PDI-P yang digelar Mei 2021 lalu misalnya, Ganjar tak diundang. Padahal kegiatan itu dihadiri kepala daerah PDI-P se-Jawa Tengah.

Ganjar juga tak mendapat undangan acara halalbihalal PDI-P Jawa Tengah pada Lebaran 2022 kemarin.

Terbaru, dia tidak diundang dalam acara konsolidasi untuk pemenangan Pemilu 2024 Provinsi Jateng yang digelar di Semarang, Minggu (18/9/2022).

Padahal, kegiatan itu dihadiri oleh bupati dan wali kota di Jateng dari PDI-P. Hadir pula Puan Maharani.

Baca juga: Johan Budi Tegaskan Dewan Kolonel Tak Takut Bersaing dengan Barisan Pendukung Ganjar

Terkait ini, Bambang Pacul beralasan, Ganjar tak diundang karena acara tersebut memang hanya melibatkan kepala daerah pada level bupati dan wali kota.

"Ini yang diundang para DPC. DPC itu bupati, ketua dewan, di level itu. Karena itu tempatnya suara, oke?" kata Bambang dilansir dari Antara.

Bambang pun meminta publik tak perlu meributkan soal tidak hadirnya Ganjar dalam acara ini.

"Jadi, enggak usah diperdebatkan lagi, understand (mengerti)?" katanya.

Manuver Puan, risiko PDI-P

Tak terelakan, upaya demi upaya internal PDI-P buat Puan semakin memperjelas arah pencapresan partai berlambang bateng itu. Sebaliknya, nama Ganjar kian tersingkirkan.

"Tampaknya semakin tegas PDI-P akan mengusung Puan. PDIP cukup percaya diri, dengan mesin politik yang disiplin dan efektif, pihaknya berhitung akan mampu mengakselerasi elektabilitas Puan menuju Pilpres 2024," kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam kepada Kompas.com, Rabu (21/9/2022).

Umam menilai, ini momentum tepat bagi Puan buat maju ke gelanggang pilpres.

Pengalaman politik yang panjang mulai dari jabatan Ketua Fraksi PDI-P, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), hingga kini Ketua DPR RI, dinilai cukup sebagai bekal Puan melenggang ke arena pemilihan nasional.

"Jika tidak sekarang, atau jika PDI-P memberikan kesempatan pada kader lain, maka besar kemungkinan Puan akan kehilangan momentum terbaiknya," ujar Umam.

Sementara, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno berpandangan sebaliknya. Menurut dia, cukup berisiko bagi PDI-P mengusung Puan sebagai capres lantaran elektabilitasnya tak seberapa.

Dalam survei berbagai lembaga, elektabilitas Puan hanya berada di kisaran satu persen.

"Cukup berisiko bagi PDI-P kalau memang memaksakan Puan maju di tengah elektabilitasnya yang tidak naik secara signifikan," kata Adi kepada Kompas.com, Senin (19/9/2022).

Baca juga: Ujian Politik Ganjar Pranowo yang Kian Berat

Namun demikian, Adi menganggap wajar jika sejumlah elite PDI-P mendorong pencalonan Puan. Sebab, mantan Menko PMK itu punya privilese sebagai putri Megawati.

Puan juga merupakan cucu Soekarno, sehingga dinilai dapat menjaga eksistensi PDI-P sebagai partai trah Proklamator.

Menurut Adi, waktu yang tersisa selama beberapa bulan ke depan sebelum pendaftaran capres akan dimanfaatkan PDI-P untuk mati-matian meningkatkan elektabilitas Puan.

"Kalau elektabilitas Puan naik, PDI-P pasti akan memaksakan Puan sebagai kandidat capres," ujarnya.

Sebaliknya, lanjut Adi, posisi Ganjar Pranowo akan semakin terpinggirkan oleh partainya sendiri kendati elektabilitasnya menempati urutan puncak.

Adi yakin, serangan-serangan internal PDI-P ke Ganjar masih akan berlanjut beberapa waktu ke depan karena persaingan antara Gubernur Jawa Tengah itu dengan Puan tak terhindarkan.

"Sebelum ada pengumuman resmi soal capres dari PDI-P, sepanjang itu juga saya kira Ganjar terlihat akan terus di-anaktiri-kan dianggap anak kos-kosan di partainya sendiri," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indeks Kinerja HAM di Indonesia 2022 Berada di Angka 3,3, Naik 0,3 Poin

Indeks Kinerja HAM di Indonesia 2022 Berada di Angka 3,3, Naik 0,3 Poin

Nasional
KPK Sebut Bareskrim Sudah Serahkan Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

KPK Sebut Bareskrim Sudah Serahkan Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

Nasional
Polri dan Pemerintah Pusat Masuk Tiga Besar Pihak Paling Banyak Diadukan Terkait Pelanggaran HAM

Polri dan Pemerintah Pusat Masuk Tiga Besar Pihak Paling Banyak Diadukan Terkait Pelanggaran HAM

Nasional
Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Nasional
KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

Nasional
Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Nasional
Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Nasional
Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Nasional
Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Nasional
Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Nasional
Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Nasional
Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Nasional
Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Nasional
Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.