Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/09/2022, 19:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah yang merupakan kader PDI-P Ganjar Pranowo, meminta para relawan atau pendukungnya menahan diri terkait pencapresan menghadapi Pemilu 2024.

Hal itu ia sampaikan menanggapi wacana pembentukan Dewan Kopral oleh para relawan pendukung Ganjar.

Adapun Dewan Kopral ini dikemukakan oleh ketua relawan Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) Immanuel Ebenezer atau Noel.

"Saya minta semuanya bisa menahan diri. Tadi Pak Sekjen (Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto) sudah menyampaikan, itu hanya candaan-candaan. Jadi publik tidak perlu merespons," kata Ganjar ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Baca juga: Megawati Tegaskan Dewan Kolonel Tak Ada dalam AD/ART PDI-P

Ia mengingatkan bahwa soal capres maupun calon wakil presiden (cawapres) merupakan kewenangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Kedua, yang menentukan juga partai, kalau sudah ditentukan," ujarnya.

Lebih lanjut, Ganjar juga meminta agar tidak hanya relawan pendukungnya saja yang harus menahan diri.

Ganjar berharap agar DPP PDI-P mengajak seluruh jajaran partai untuk berkolaborasi, bukan malah terbelah.

"Saya kira semua relawan dari pendukung siapa pun akan kolaborasi, tahan diri, edukasi publik agar semuanya ya, demokrasinya semakin dewasa," pungkas Ganjar.

Sebelumnya, Ketua relawan Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) Immanuel Ebenezer atau Noel menyampaikan bahwa pihaknya akan membentuk Dewan Kopral untuk menandingi Dewan Kolonel bentukan sejumlah kelompok dari Fraksi PDI-P DPR.

Baca juga: Saingi Dewan Kolonel Puan, Dewan Kopral untuk Ganjar Pranowo Segera Dibentuk

Noel meyakini, Dewan Kopral bisa bersaing dengan Dewan Kolonel yang dibuat untuk meningkatkan citra Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI-P Puan Maharani.

Adapun Dewan Kopral ini dibentuk untuk menyiapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sebagai calon presiden.

"Kita bakal membentuk juga namanya dewan kopral. Iya dong, kalau elite bisa bentuk Dewan Kolonel, kita akan bentuk Dewan Kopral," kata Noel saat dihubungi Kompas.com, Rabu (21/9/2022).

Noel menegaskan, pihaknya tak main-main dalam membentuk Dewan Kopral tersebut. Sebab, menurutnya Dewan Kopral justru lebih banyak anggotanya.

Baca juga: Respons Soal Dewan Kopral Bentukan Relawan Ganjar, Ketua Fraksi PDI-P: Boleh-boleh Saja

 

Di sisi lain, Dewan Kopral ini bakal berisikan elemen masyarakat, bukan elite politik.

"Seluruh komponen pendukung, relawan Mas Ganjar. Entah itu dari kiai, mahasiswa, buruh, tani, kita akan membentuk dewan kopral," ungkapnya.

Dia menilai, dalam konteks alam demokrasi, yang menjadi penentu kemenangan Pemilu adalah suara rakyat. Sehingga, menurut Noel, suara elite yang diakomodasi melalui Dewan Kolonel pasti kalah dengan Dewan Kopral yang terdiri dari elemen masyarakat.

"Karena biar gimana pun, kolonel dan kopral, lebih banyak kopral. Nah suara buat pemilu dalam konteks demokrasi, itu ditentukan oleh quantity, nah quantity ini lebih banyak kopral dibanding kolonel kan," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dicecar soal Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun yang Habis untuk Rapat, Risma Jelaskan Program Perlindungan Sosial

Dicecar soal Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun yang Habis untuk Rapat, Risma Jelaskan Program Perlindungan Sosial

Nasional
Sidang DKPP, Idham Holik Sebut Kelakar 'Dimasukkan ke Rumah Sakit' Bikin Ribuan Anggota KPU Tertawa

Sidang DKPP, Idham Holik Sebut Kelakar "Dimasukkan ke Rumah Sakit" Bikin Ribuan Anggota KPU Tertawa

Nasional
Koalisi Gerindra-PKB Tak Tentukan Capres-Cawapres Tanpa Persetujuan Prabowo-Muhaimin

Koalisi Gerindra-PKB Tak Tentukan Capres-Cawapres Tanpa Persetujuan Prabowo-Muhaimin

Nasional
Respons Kasus Gagal Ginjal, BPOM Revisi Regulasi Pemasukan Obat dan Bahan Baku

Respons Kasus Gagal Ginjal, BPOM Revisi Regulasi Pemasukan Obat dan Bahan Baku

Nasional
Ketika Mensos Risma Curhat pada DPR soal Dana Rp 412 Miliar yang Diblokir Kemenkeu...

Ketika Mensos Risma Curhat pada DPR soal Dana Rp 412 Miliar yang Diblokir Kemenkeu...

Nasional
Pengacara Chuck Putranto Tuding JPU Potong Fakta Terkait Pengamanan CCTV

Pengacara Chuck Putranto Tuding JPU Potong Fakta Terkait Pengamanan CCTV

Nasional
Wapres Minta Empat Hal Ini Dilakukan untuk Tingkatkan Pemanfaatan Migas

Wapres Minta Empat Hal Ini Dilakukan untuk Tingkatkan Pemanfaatan Migas

Nasional
Anggota KPUD Sangihe Jelaskan Alasan Laporkan Idham Holik ke DKPP: Saya Merasa Terancam, Terintimidasi

Anggota KPUD Sangihe Jelaskan Alasan Laporkan Idham Holik ke DKPP: Saya Merasa Terancam, Terintimidasi

Nasional
Artis Verrell Bramasta Gabung ke PAN

Artis Verrell Bramasta Gabung ke PAN

Nasional
Soal Dugaan Pemalsuan Obat Praxion Penyebab Gagal Ginjal, BPOM: Perlu Investigasi Lebih Lanjut

Soal Dugaan Pemalsuan Obat Praxion Penyebab Gagal Ginjal, BPOM: Perlu Investigasi Lebih Lanjut

Nasional
Soal Pengumuman Koalisi dan Capres, PDI-P: Mudah-mudahan Juni

Soal Pengumuman Koalisi dan Capres, PDI-P: Mudah-mudahan Juni

Nasional
Risma Dicecar DPR soal Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun yang Habis untuk Rapat

Risma Dicecar DPR soal Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun yang Habis untuk Rapat

Nasional
Akhir Maret, WSBP Siap Laksanakan Pembayaran Pertama ke Kreditur

Akhir Maret, WSBP Siap Laksanakan Pembayaran Pertama ke Kreditur

Nasional
Gempa Turkiye, 1 WNI Asal Bali Ditemukan Tewas Tertimbun Reruntuhan

Gempa Turkiye, 1 WNI Asal Bali Ditemukan Tewas Tertimbun Reruntuhan

Nasional
KPK Periksa Sekda Papua Terkait Dugaan Perintangan Penyidikan Kasus Lukas Enembe

KPK Periksa Sekda Papua Terkait Dugaan Perintangan Penyidikan Kasus Lukas Enembe

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.