Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Tegaskan Dewan Kolonel Tak Ada dalam AD/ART PDI-P

Kompas.com - 22/09/2022, 18:12 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengenal adanya forum Dewan Kolonel yang mendukung Ketua DPR Puan Maharani untuk calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.

Penegasan Megawati itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto usai menghadiri rapat koordinasi bersama kepala daerah PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

"Jadi arahan ibu ketua umum juga sangat tegas. Tadi juga diingatkan oleh ibu ketua umum, ya itu tidak ada," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai, Kamis.

Baca juga: Muncul Dewan Kolonel, PDI-P Disebut Paksakan Diri buat Usung Puan sebagai Capres 2024

Hasto menerangkan, DPP PDI-P juga menganggap persoalan pembentukan Dewan Kolonel sudah selesai. Sebab, DPP PDI-P disebut tidak mengenal Dewan Kolonel di dalam organisasi kepartaian.

"Itu sudah selesai, kemarin sudah saya tegaskan itu tidak diatur dalam AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) partai," tegasnya.

Lebih lanjut, Hasto juga menjawab pertanyaan soal kemunculan forum Dewan Kopral yang digadang bakal menyaingi Dewan Kolonel.

Adapun Dewan Kopral merupakan forum bentukan basis massa pendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang juga merupakan kader PDI-P.

Baca juga: PDI-P Tak Akan Tertibkan Kader yang Gagas Pembentukan Dewan Kolonel Puan Maharani

Menurut Hasto, sama seperti Dewan Kolonel, Dewan Kopral juga dianggap hanya bentuk candaan politik oleh DPP PDI-P.

"Ya, namanya ini kan guyonan-guyonan politik. Nanti ada dewan prajurit, nanti ada dewan panglima, ada dewan kepala daerah, ya itu," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, dua nama yang kerap digadang-gadang menjadi bakal capres 2024 dari PDI-P, yakni Puan Maharani dan Ganjar Pranowo, mulai merapatkan barisan pendukung.

Masing-masing dari mereka memiliki basis massa yang siap sedia mendukung, memuluskan jalan menuju kancah kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Muncul Dewan Kolonel, PDI-P Disebut Paksakan Diri buat Usung Puan sebagai Capres 2024

Puan Maharani, Ketua DPP PDI-P sekaligus Ketua DPR itu, kini memiliki barisan pendukung yang berasal dari sekumpulan anggota DPR Fraksi PDI-P.

Mereka menamakan diri sebagai "Dewan Kolonel" yang mengklaim telah terdapat struktur organisasi yang mirip militer, mulai dari prajurit hingga jenderal.

Sementara, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang kader PDI-P itu kini memiliki basis massa hampir serupa dengan Puan. Namanya, "Dewan Kopral".

Adanya forum itu pertama kali disampaikan oleh Ketua relawan Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) Immanuel Ebenezer atau Noel.

Dia mengatakan bahwa pihaknya akan membentuk Dewan Kopral untuk menandingi Dewan Kolonel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com