Kompas.com - 21/09/2022, 19:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengaku, partainya tak akan menertibkan kader yang membentuk forum Dewan Kolonel yang mendukung Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sebagai calon presiden mendatang.

Forum itu diketahui dibentuk oleh sejumlah anggota Fraksi PDI-P di DPR. Menurut Hasto, tidak diambilnya sikap tegas itu lantaran struktur Dewan Kolonel tidak dikenal di dalam struktur PDI-P.

"Ya karena tidak ada, gimana mau dibelokkan, mau diluruskan. Jadi sikap partai sangat jelas," kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Baca juga: Megawati Kaget Ada Dewan Kolonel untuk Puan Maharani

Meski demikian, Hasto mengaku, telah berbicara dengan pimpinan fraksi PDI-P di Senayan, yakni Utut Adianto agar mengingatkan para anggota Fraksi PDI-P di DPR untuk kembali menjalankan tugasnya.

Ia menegaskan bahwa fraksi memiliki tugas sebagai kepanjangan tangan partai di DPR untuk memperjuangan ideologi dan platform organisasi. Secara umum, Fraksi PDI-P di DPR bertugas menjalankan fungsi legislasi, anggaran hingga pengawasan.

"Jadi tidak ada yang namanya Dewan Kolonel. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) partai," jelasnya.

Baca juga: Tanggapi Keberadaan Dewan Kolonel, Hasto: Mana Ada Struktur Partai seperti Militer

Lebih jauh, Hasto mengingatkan pesan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang meminta kadernya untuk tidak terburu-buru berbicara tentang pencapresan. Selain itu, ia menegaskan bahwa keputusan akhir soal pencapresan berada di tangan Megawati.

"Diingatkan oleh ibu ketua umum bahwa berpolitik itu harus melihat konteks, konteks yang saya ini adalah partai turun ke bawah membantu rakyat, membangun harapan rakyat," pungkasnya.

Diketahui, sejumlah anggota Fraksi PDI-P DPR membentuk Dewan Kolonel dalam rangka mendukung Puan Maharani maju sebagai capres.

Baca juga: Soal Pembentukan Dewan Kolonel, Puan: Sah-sah Saja jika Didasari Gotong Royong

Salah satu pencetus Dewan Kolonel, Johan Budi, mengatakan bahwa kelompok ini bertugas mempersiapkan segala sesuatu untuk Puan dalam menghadapi Pilpres 2024.

"Jadi gini, gini, gini. Di fraksi PDI-P itu, waktu itu saya lupa 2-3 bulan yang lalu lah. Gimana nih kita yang mendukung mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim," kata Budi ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Menurut Budi, pembentukan Dewan Kolonel ini tidak ada kaitannya dengan DPP PDI-P.

Baca juga: Dongkrak Puan untuk Capres 2024, Ini Tugas dan Anggota Dewan Kolonel

Namun, ia mengatakan bahwa terbentuknya Dewan Kolonel merupakan keinginan sekelompok anggota Fraksi PDI-P.

Di sisi lain, Budi menegaskan bahwa kelompok ini tetap menunggu keputusan Megawati Soekarnoputri terkait pencapresan.

"Tentu kita masih nunggu keputusan ibu ketua umum siapa yang (dipilih). Tapi, kita sudah prepare duluan kalau misalnya nanti mbak Puan yang ditunjuk, tim ini sudah siap," jelasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sebut Bareskrim Sudah Serahkan Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

KPK Sebut Bareskrim Sudah Serahkan Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

Nasional
Polri dan Pemerintah Pusat Masuk Tiga Besar Pihak Paling Banyak Diadukan Terkait Pelanggaran HAM

Polri dan Pemerintah Pusat Masuk Tiga Besar Pihak Paling Banyak Diadukan Terkait Pelanggaran HAM

Nasional
Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Nasional
KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

Nasional
Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Nasional
Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Nasional
Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Nasional
Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Nasional
Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Nasional
Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Nasional
Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Nasional
Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Nasional
Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Nasional
400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.