Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Sebut Reformasi Kultural Polri Cenderung Mundur

Kompas.com - 21/09/2022, 17:23 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut, reformasi kultural di tubuh Polri berjalan stagnan, bahkan cenderung mundur.

Menurutnya, ke depannya, Polri harus memiliki sikap profesional, humanis, dan menghormati hak asasi manusia (HAM).

Baca juga: Dipecat dari Polri, Peluang Sambo dan Kroninya Melawan Tipis

Hal ini disampaikan Mahfud saat memberikan keynote speech dalam acara ’Akselerasi Reformasi Kultural Guna Mewujudkan Polri Presisisi’ yang digelar Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di Jakarta, Selasa (20/9/2022).

“Perlu ada perubahan kultur di tubuh Polri. Moralitas anggota Polri perlu diubah, terutama terkait hedonisme dan tindak kesewenang-wenangan yang kerap ditunjukkan,” tegas Mahfud dalam keterangan tertulis, Rabu (21/9/2022).

Mahfud menilai, meski Polri memiliki aturan yang bagus, tetapi jika tidak sejalan dengan kultur dan kebiasaan aparatnya maka akan percuma.

Baca juga: Mahfud MD Ungkap Hacker Bjorka Telah Teridentifikasi BIN dan Polri

Mahfud pun mengingatkan agar tidak ada arogansi dari polisi dalam menyikapi masalah hukum di masyarakat.

“Tugas Polri kan ribuan, tapi dinodai oleh satu kasus. Satker (satuan kerja) polri sampai ke desa-desa di Indonesia. Satu saja yang nakal, akan merusak seluruhnya, oleh karena itu harus dibersihkan,” ujar Mahfud.

Di sisi lain, Mahfud mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.

Ia mengatakan bahwa hingga Juni 2022, persepsi publik tentang Polri selalu bagus dan berada di atas penegak hukum lainnya.

Baca juga: Wapres Minta Polri Percepat Reformasi untuk Kembalikan Kepercayaan Publik

Akan tetapi, setelah munculnya kasus Sambo, persepsi publik terhadap Polri jadi turun.

Berkaca dari hal itu, Mahfud menekankan bahwa reformasi kultural di tubuh polri harus dilakukan dengan penguatan kompetensi teknis, leadership dan etik.

Menurutnya, jika tiga poin ini berjalan, maka presisi juga akan berjalan.

“Presisi juga akan optimal, jika fungsi pengawasan berjalan dengan baik, dari internal dan eksternal,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com