Siang Ini, Polri Gelar Sidang Etik AKP Idham Fadilah Terkait Kasus Brigadir J

JAKARTA, KOMPAS.com – Sederet personel Polri menjalani sidang komisi kode etik Polri (KKEP) atas perbuatan ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas terkait kasus Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Saksi yang menjalani sidang etik hari ini adalah Panit II Unit III Den A Ropaminal Divpropram Polri AKP Idham Fadilah.

“Sidang hari ini AKP IF ini masih kategori pelanggaran-pelanggaran yang sedang sampai ringan,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Sidang etik terhadap AKP Idham akan digelar pukul 13.00 WIB siang.

Baca juga: Kejagung Terima Berkas Perkara 7 Tersangka “Obstruction of Justice” Kasus Brigadir J

Menurut Dedi, nantinya sebanyak 5 saksi akan dihadirkan dalam persidangan.

Lebih lanjut, Dedi tidak menjelaskan soal rincian dari pelanggaran etik yang dilakukan AKP Idham.

“Ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan tugas,” ucap dia.

Selain itu, Dedi mengatakan, proses sidang etik terhadap para tersangka obstruction of justice atau menghalangi penyidikan di kasus Brigadir J akan digelar pekan depan.

Baca juga: Bharada E Digugat Rp 15 Miliar oleh Deolipa, Kuasa Hukum: Sampai Pensiun pun Tak Punya Uang Sebanyak Itu

Sebab, ada satu tersangka yang juga akan berperan menjadi saksi kunci yang sakit yakni AKBP Arif Rahman Arifin.

“Untuk yg sisanya baik obstruction of justice akan dilaksanakan pelaksanaan sidangnya pekan depan karna itu salah satu saksi kuncinya AKBP AR masih dalam kondisi sakit,” ungkap Dedi.

Diketahui, secara total sudah ada belasan personel yang menjalani sidang etik terkait kasus Brigadir J, sebanyak empat di antaranya merupakan tersangka obstruction of justice atau menghalangi penyidikan Brigadir J.

Dari para personel yang menjalani sidang etik, ada 5 orang yang mendapat sanksi pemecatan yakni Ferdy Sambo, Kombes Agus Nurpatria, Kompol Chuck Putranto, Kompol Baiquni Wibobo, dan AKBP Jerry Raymond Siagian.

Sementara personel lainnya mendapatkan sanksi beragam mulai dari mutasi yang bersifat demosi, kewajiban meminta maaf, penempatan khusus, hingga pembinaan.