Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sepanjang PDI-P Belum Umumkan Capres 2024, Ganjar Dinilai Bakal Terus Dianggap "Anak Tiri"

Kompas.com - 20/09/2022, 17:18 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih akan terus diperlakukan seperti "anak tiri" PDI Perjuangan beberapa waktu ke depan.

Ini tak lepas dari persaingan internal antara Ganjar dengan Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani, menuju Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

"Sebelum ada pengumuman resmi soal capres dari PDI-P, sepanjang itu juga saya kira Ganjar terlihat akan terus di-anaktiri-kan, dianggap anak kos-kosan di partainya sendiri," kata Adi kepada Kompas.com, Senin (19/9/2022).

Baca juga: Survei SMRC: PDI-P Berat Punya Presiden Lagi kalau Usung Puan Maharani

Menurut Adi, ada sejumlah hal yang memperlihatkan bahwa Ganjar seakan tak terlalu dianggap oleh partainya sendiri.

Misalnya, tidak diundangnya dia di sejumlah acara PDI-P di Jawa Tengah. Padahal, para kepala daerah PDI-P lainnya ikut dilibatkan.

Ganjar juga beberapa kali disentil oleh internal partainya sendiri, disebut kemajon (kelewatan), hingga kemlinthi (sombong).

"Ini semakin menebalkan keyakinan bahwa Ganjar dianggap sebagai anak kos-kosan di partainya sendiri," ujar Adi.

Adi yakin bahwa berbagai dinamika ini merupakan imbas dari ketegangan hubungan Ganjar dengan Puan Maharani.

Oleh PDI-P, Ganjar dianggap berambisi maju sebagai capres. Sementara, sebagian elite partai banteng ingin mencalonkan Puan.

"Kesalahan terbesar Pak Ganjar itu karena dinilai ingin maju di 2024, makanya dianggap kemajon, makanya disempritlah oleh partainya sendiri,: ucap Adi.

Adi berpandangan, wajar jika sejumlah elite PDI-P mendorong pencalonan Puan. Sebab, Ketua DPR RI itu punya privilese sebagai anak Megawati Soekarnoputri, ketua umum partai.

Puan juga merupakan cucu Soekarno, sehingga dinilai dapat menjaga PDI-P sebagai partai trah Proklamator.

Hanya saja, problemnya, elektabilitas Puan tak seberapa, jauh di bawah Ganjar.

Oleh karenanya, lanjut Adi, ke depan PDI-P bakal terus berupaya meningkatkan elektabilitas Puan hingga akhirnya cukup sebagai bekal melangkah ke gelanggang pilpres.

"Kalau elektabilitas Puan naik, PDI-P pasti akan memaksakan Puan sebagai kandidat capres," kata dia.

Baca juga: Tutup Buku Masalah Etik Perayaan Ultah Puan Maharani di Tengah Demo Tolak BBM

Halaman:


Terkini Lainnya

Istana Bantah Arahkan Penegak Hukum Usut Kasus Sekjen PDI-P Lantaran Kritik Pemerintah

Istana Bantah Arahkan Penegak Hukum Usut Kasus Sekjen PDI-P Lantaran Kritik Pemerintah

Nasional
Yusril Jelaskan Mekanisme Pergantian Sekjen PBB, Sebut Kewenangan Pj Ketua Umum

Yusril Jelaskan Mekanisme Pergantian Sekjen PBB, Sebut Kewenangan Pj Ketua Umum

Nasional
Jokowi Disebut Tolak Permohonan Grasi 7 Terpidana Kasus Vina, Ini Respons Menkumham

Jokowi Disebut Tolak Permohonan Grasi 7 Terpidana Kasus Vina, Ini Respons Menkumham

Nasional
KSP Buka Suara soal Presiden Tolak Grasi 7 Terpidana Kasus Vina Cirebon

KSP Buka Suara soal Presiden Tolak Grasi 7 Terpidana Kasus Vina Cirebon

Nasional
Golkar Sebut Sekar Tandjung Tetap Maju Pilkada Solo meski Disiapkan jadi Cawagub Sumut

Golkar Sebut Sekar Tandjung Tetap Maju Pilkada Solo meski Disiapkan jadi Cawagub Sumut

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, PAN: Kami Tak Bisa Memaksakan

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, PAN: Kami Tak Bisa Memaksakan

Nasional
Bamsoet Tak Hadir, Sidang MKD soal 'Klaim Semua Parpol Sepakat Amendemen' Tetap Berjalan

Bamsoet Tak Hadir, Sidang MKD soal "Klaim Semua Parpol Sepakat Amendemen" Tetap Berjalan

Nasional
Jaga Kualitas dan Mutu, Pemerintah Bakal Batasi Eksportir Daun Kratom

Jaga Kualitas dan Mutu, Pemerintah Bakal Batasi Eksportir Daun Kratom

Nasional
Tanggapi Golkar soal Ridwan Kamil Merosot di Jakarta, Gerindra: Survei Selalu Tak Tepat

Tanggapi Golkar soal Ridwan Kamil Merosot di Jakarta, Gerindra: Survei Selalu Tak Tepat

Nasional
MKD Bakal Panggil Bamsoet Lagi, Langsung Bacakan Putusan

MKD Bakal Panggil Bamsoet Lagi, Langsung Bacakan Putusan

Nasional
KPK: Uang Suap Kasus DJKA dari Penggelembungan Anggaran Proyek Jalur Kereta

KPK: Uang Suap Kasus DJKA dari Penggelembungan Anggaran Proyek Jalur Kereta

Nasional
Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Nasional
Tangani Aduan Kasus 'Vina Cirebon', Komnas HAM Mintai Keterangan 27 Orang Saksi Termasuk Liga Akbar

Tangani Aduan Kasus "Vina Cirebon", Komnas HAM Mintai Keterangan 27 Orang Saksi Termasuk Liga Akbar

Nasional
Judi 'Online' Mesti Diperangi supaya Tak Mengancam 'Indonesia Emas'

Judi "Online" Mesti Diperangi supaya Tak Mengancam "Indonesia Emas"

Nasional
Polri Klaim Bakal Tindak Tegas Anggotanya yang Terlibat Judi 'Online'

Polri Klaim Bakal Tindak Tegas Anggotanya yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com