Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sepanjang PDI-P Belum Umumkan Capres 2024, Ganjar Dinilai Bakal Terus Dianggap "Anak Tiri"

Kompas.com - 20/09/2022, 17:18 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih akan terus diperlakukan seperti "anak tiri" PDI Perjuangan beberapa waktu ke depan.

Ini tak lepas dari persaingan internal antara Ganjar dengan Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani, menuju Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

"Sebelum ada pengumuman resmi soal capres dari PDI-P, sepanjang itu juga saya kira Ganjar terlihat akan terus di-anaktiri-kan, dianggap anak kos-kosan di partainya sendiri," kata Adi kepada Kompas.com, Senin (19/9/2022).

Baca juga: Survei SMRC: PDI-P Berat Punya Presiden Lagi kalau Usung Puan Maharani

Menurut Adi, ada sejumlah hal yang memperlihatkan bahwa Ganjar seakan tak terlalu dianggap oleh partainya sendiri.

Misalnya, tidak diundangnya dia di sejumlah acara PDI-P di Jawa Tengah. Padahal, para kepala daerah PDI-P lainnya ikut dilibatkan.

Ganjar juga beberapa kali disentil oleh internal partainya sendiri, disebut kemajon (kelewatan), hingga kemlinthi (sombong).

"Ini semakin menebalkan keyakinan bahwa Ganjar dianggap sebagai anak kos-kosan di partainya sendiri," ujar Adi.

Adi yakin bahwa berbagai dinamika ini merupakan imbas dari ketegangan hubungan Ganjar dengan Puan Maharani.

Oleh PDI-P, Ganjar dianggap berambisi maju sebagai capres. Sementara, sebagian elite partai banteng ingin mencalonkan Puan.

"Kesalahan terbesar Pak Ganjar itu karena dinilai ingin maju di 2024, makanya dianggap kemajon, makanya disempritlah oleh partainya sendiri,: ucap Adi.

Adi berpandangan, wajar jika sejumlah elite PDI-P mendorong pencalonan Puan. Sebab, Ketua DPR RI itu punya privilese sebagai anak Megawati Soekarnoputri, ketua umum partai.

Puan juga merupakan cucu Soekarno, sehingga dinilai dapat menjaga PDI-P sebagai partai trah Proklamator.

Hanya saja, problemnya, elektabilitas Puan tak seberapa, jauh di bawah Ganjar.

Oleh karenanya, lanjut Adi, ke depan PDI-P bakal terus berupaya meningkatkan elektabilitas Puan hingga akhirnya cukup sebagai bekal melangkah ke gelanggang pilpres.

"Kalau elektabilitas Puan naik, PDI-P pasti akan memaksakan Puan sebagai kandidat capres," kata dia.

Baca juga: Tutup Buku Masalah Etik Perayaan Ultah Puan Maharani di Tengah Demo Tolak BBM

Sebagaimana diketahui, Ganjar Pranowo berulang kali tak diundang di acara partainya sendiri. Terbaru, Ganjar tak diundang dalam acara konsolidasi PDI-P untuk pemenangan Pemilu 2024 Provinsi Jateng yang digelar di Semarang, Minggu (18/9/2022).

Padahal, acara itu dihadiri oleh bupati dan wali kota di Jateng dari PDI-P. Hadir pula Puan Maharani.

Terkait ini, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI-P Bambang Wuryanto beralasan, Ganjar tak diundang karena acara tersebut memang hanya melibatkan kepala daerah pada level bupati dan wali kota.

"Ini yang diundang para DPC. DPC itu bupati, ketua dewan, di level itu. Karena itu tempatnya suara, oke?" kata pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini dilansir dari Antara.

Bambang pun meminta publik tak perlu meributkan soal tidak hadirnya Ganjar dalam acara ini.

"Jadi, enggak usah diperdebatkan lagi, understand (mengerti)?" katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com