Kompas.com - 16/09/2022, 05:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menilai PDI-P akan sulit memiliki presiden dari kadernya sendiri lagi jika mengusung Ketua DPP PDI-P Puan Maharani.

Awalnya, pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan, PDI-P memang bisa mengajukan calon presiden (capres) sendiri pada tahun 2024. Dia menduga PDI-P bisa menang pada Pemilu 2024 apabila tidak salah mengambil langkah.

"Logikanya kan begini, PDI-P partai paling besar perolehan suaranya. Dugaan kita di Pemilu 2024, kalau enggak ada kesalahan kebijakan atau kesalahan langkah politik, kemungkinan PDI-P kembali akan jadi nomor satu di 2024 ini," ujar Saiful dalam siaran YouTube SMRC bertajuk "Siapa Calon Presiden PDI-P 2024?", Kamis (15/9/2022).

Baca juga: Tutup Buku Masalah Etik Perayaan Ultah Puan Maharani di Tengah Demo Tolak BBM

Saiful menjelaskan, PDI-P memiliki posisi yang sangat bagus untuk memenangkan calon presiden yang ingin diusung.

Hanya saja, PDI-P harus memilih sosok capres itu dengan sangat hati-hati agar tidak salah pilih.

"Dan ini juga yang membuat sampai hari ini belum memutuskan. Jadi butuh waktu lebih lama untuk memutuskan. Karena diharapkan calonnya adalah jadi (presiden)," tuturnya.

Kemudian, Saiful menyebutkan, semua partai politik pasti memiliki keinginan untuk menang dalam kontestasi pemilu.

Baca juga: Disinggung soal Wacana Prabowo-Puan, Cak Imin: Kalau Mau Menang Pilpres, Sama Saya

Saiful lantas menyinggung Puan Maharani yang terlihat berpotensi diusung oleh PDI-P sebagai capres.

"Kita mengerti bahwa Puan Maharani itu digadang-gadang untuk jadi calon. Itu sangat logis karena beliau adalah pimpinan dari parpol. Mungkin orang kedua terpenting setelah Bu Megawati," kata Saiful.

Saiful mengingatkan PDI-P agar mempertimbangkan secara matang jika ingin mengusung Puan, apakah cucu Soekarno itu bisa menang atau tidak.

Baca juga: Kilas Balik Momen Megawati dan Puan Menangis Tolak Kenaikan Harga BBM yang Diungkit dalam Demo Buruh

Beras premium bergambar Puan Maharani beredar di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, pada Jumat (29/4/2022)KOMPAS.COM/ARIA RUSTA YULI PRADANA Beras premium bergambar Puan Maharani beredar di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, pada Jumat (29/4/2022)

Elektabilitas Puan yang rendah

Berdasarkan survei yang SMRC lakukan sejak Maret 2021-Agustus 2022, Puan memiliki elektabilitas yang cenderung buruk.

Pada Maret 2021, elektabilitas Puan hanya bertengger di angka 0,5 persen. Di Agustus 2022, elektabilitas Puan naik sangat tipis, yakni hanya menjadi 1 persen.

"Puan itu enggak ke mana-mana. Di angka yang gap-nya terlalu jauh, 1 persen. Itu dari 0,5 jadi 1. Secara statistik itu enggak signifikan. Kalau dari 0,5 jadi 4 sih bisa. Itu ada kemajuan. Kalau 0,5 jadi 1 itu enggak pergi ke mana-mana," paparnya.

Sehingga, jika melihat elektabilitas Puan yang anjlok, Saiful tidak melihat alasan kenapa PDI-P harus mencalonkan Puan Maharani.

Baca juga: Hitung-hitungan Politik Bersatunya Prabowo-Puan di Pemilu 2024

Menurut dia, jika PDI-P memiliki target agar capres yang mereka usung harus menang menjadi Presiden, maka sangat berat kalau mencalonkan Puan.

"Kalau kondisinya seperti ini ya berat dong," ucap dia.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuka peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-39 tahun 2022 di Stadion Sriwedari Surakarta, Jumat (9/9/2022).Pemprov Jateng Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuka peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-39 tahun 2022 di Stadion Sriwedari Surakarta, Jumat (9/9/2022).

Capres lain lebih kuat

Selanjutnya, Saiful memaparkan sosok lain yang memiliki elektabilitas tinggi untuk menjadi capres ketimbang Puan.

Mereka adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Elektabilitas Anies saat Maret 2021 berada di angka 11,2 persen. Kemudian, pada Agustus 2022 meningkat menjadi 14,4 persen.

Kemudian, Prabowo di Maret 2021 memiliki elektabilitas 20 persen. Namun, bulan lalu, menurun menjadi 16,7 persen.

Baca juga: Lagu Ulang Tahun dari Mahasiswa untuk Puan Saat Demo Kenaikan Harga BBM

Sementara itu, kata Saiful, elektabilitas Ganjar Pranowo justru melesat dari Maret 2021-Agustus 2022. Elektabilitas Ganjar meningkat dari 8,8 persen menjadi 25,5 persen.

"Oleh karena itu, kita hadirkan Ganjar di sini. Pertama adalah Ganjar kader PDI-P. Tidak semua parpol punya kader yang bagus secara elektoral. Anies pun bukan kader siapa-siapa. Dihitung oleh kita karena pengalaman selama ini, orang yang mendapat dukungan cukup banyak itu memberi alasan buat parpol merekrutnya," jelas Saiful.

Saiful menyebutkan, Anies yang elektabilitasnya naik 3 persen masih bisa dibilang meningkat. Namun, untuk Puan yang hanya meningkat 0,5 persen, secara statistik tidak bisa dibilang meningkat.

Dengan hasil survei itu, Saiful mengingatkan PDI-P bahwa masih banyak stok capres lain selain Puan.

"Kalau Puan harus nyalon, itu target PDI-P ingin punya Presiden kembali dari partainya itu menjadi mungkin tantangannya berat sekali," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Diminta Intervensi Tim PPHAM agar Pelanggaran HAM Berat Tak Diputihkan

Komnas HAM Diminta Intervensi Tim PPHAM agar Pelanggaran HAM Berat Tak Diputihkan

Nasional
KPK Sebut Terduga Penyuap AKBP Bambang Kayun Pengusaha, Ada di Luar Negeri

KPK Sebut Terduga Penyuap AKBP Bambang Kayun Pengusaha, Ada di Luar Negeri

Nasional
Indeks Kinerja HAM di Indonesia 2022 Berada di Angka 3,3, Naik 0,3 Poin di Banding Sebelumnya

Indeks Kinerja HAM di Indonesia 2022 Berada di Angka 3,3, Naik 0,3 Poin di Banding Sebelumnya

Nasional
KPK Sebut Bareskrim Sudah Serahkan Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

KPK Sebut Bareskrim Sudah Serahkan Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

Nasional
Polri dan Pemerintah Pusat Masuk Tiga Besar Pihak Paling Banyak Diadukan Terkait Pelanggaran HAM

Polri dan Pemerintah Pusat Masuk Tiga Besar Pihak Paling Banyak Diadukan Terkait Pelanggaran HAM

Nasional
Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Nasional
KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

Nasional
Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Nasional
Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Nasional
Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Nasional
Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Nasional
Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Nasional
Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Nasional
Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.