Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Renggangnya Hubungan Panglima TNI-KSAD, Politikus di Senayan Jangan Perkeruh Situasi

Kompas.com - 09/09/2022, 06:45 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Para politikus di Senayan diharapkan tidak memperkeruh situasi atas isu renggangnya hubungan antara Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

Friksi antarmatra maupun faksi di institusi militer dinilai cukup mafhum terjadi, termasuk di Indonesia. Namun, sebaiknya kondisi seperti ini dapat segera diselesaikan lantaran soliditas dan profesionalitas TNI menjadi pertaruhannya.

Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon sebelumnya meminta agar Presiden Joko Widodo turun tangan menengahi ketidakharmonisan hubungan antara Andika dan Dudung.

Baca juga: Panglima Tak Tampak di Acara Komcad, KSAD: Saya sudah SMS-an

"Harus (Jokowi turun tangan). Jangan sampai orang berpikir bahwa, ini dalam tanda petik ya. Karena ini berlangsung sudah cukup lama," ucap Effendi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Isu ketidakharmonisan hubungan Andika dan Dudung sebelumnya diungkapkan juga oleh Effendi saat Komisi I menggelar rapat mengenai anggaran dengan Kementerian Pertahanan dan TNI, Senin (5/9/2022). Hal itu berawal ketika Effendi tak melihat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Dudung hadir saat rapat.

Pada saat yang sama, Panglima beserta dua pucuk pimpinan matra laut dan matra udara hadir rapat. Sementara Dudung diwakili oleh Wakil KSAD Letjen TNI Agus Subiyanto.

Baca juga: Effendi PDI-P Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan soal Konflik Panglima-KSAD

Ketika itu, Effendi menyebutkan bahwa sudah rahasia umum di mana ada Panglima TNI di suatu lokasi, maka tidak ada KSAD di tempat yang sama. 

Namun, Panglima secara tegas membantah hal tersebut. Menurut Andika, dirinya tidak memiliki persoalan dengan Dudung. Kalaupun terjadi perbedaan pendapat antarpasukan, menurut Andika, dirinya mengembalikan lagi persoalan perbedaan itu kepada aturan yang berlaku.

Hal yang sama pun turut ditegaskan Dudung. Menurutnya, ketidakhadiran dirinya pada saat rapat anggaran awal pekan ini lantaran mendapatkan perintah dari Panglima untuk mengecek kesiapan pasukan yang hendak bertolak ke Papua.

Baca juga: Hubungan Panglima TNI Andika dan KSAD Dudung Disebut Tak Harmonis, Pangdam Jaya: Cuma Isu yang Dikembangkan

Dudung bahkan menegaskan TNI solid meski tak jarang terjadi perbedaan pendapat antara atasan dengan bawahan. Selain itu, ia menyebut pihak-pihak yang menyuarakan isu tersebut justru ingin memperkeruh situasi, dan mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

"Wah itu kan orang-orang yang harus kita waspadai, ancaman-ancaman internal yang suka menganggu persatuan dan kesatuan bangsa yang model-model begitu itu," kata Dudung di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Namun sehari berselang, ketika kegiatan pengukuhan 2.974 anggota Komponen Cadangan (Komcad) di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus, Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/9/2022), giliran Andika tak menghadiri kegiatan tersebut.

Baca juga: Tepis Isu Panglima Andika dan KSAD Dudung Tak Harmonis, Pangdam Jaya: Tak Ada Masalah, Buktinya Saya Bisa Kerja Normal

Padahal, kegiatan itu turut dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, KSAD, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dan KSAL Laksamana TNI Yudo Margono.

Dudung menyatakan bahwa ketidakhadiran Panglima lantaran tengah disibukkan untuk persiapan kegiatan di luar negeri. 

"Beliau ada kesibukan kan mau ke luar negeri, saya belum sempat. Tapi saya sudah SMS-an enggak ada masalah, enggak ada yang dipermasalahkan," kata KSAD.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi Sebagai Kebutuhan Tersier Salah Besar

JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi Sebagai Kebutuhan Tersier Salah Besar

Nasional
Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri Lewat Jalur Khusus

Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri Lewat Jalur Khusus

Nasional
Polri Buru Dalang 'Illegal Fishing' Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Polri Buru Dalang "Illegal Fishing" Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Nasional
Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Nasional
BPK Periksa SYL Soal dugaan Auditor Minta Rp 12 M

BPK Periksa SYL Soal dugaan Auditor Minta Rp 12 M

Nasional
UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Nasional
Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com