Isu Renggangnya Hubungan Panglima TNI-KSAD, Politikus di Senayan Jangan Perkeruh Situasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Para politikus di Senayan diharapkan tidak memperkeruh situasi atas isu renggangnya hubungan antara Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

Friksi antarmatra maupun faksi di institusi militer dinilai cukup mafhum terjadi, termasuk di Indonesia. Namun, sebaiknya kondisi seperti ini dapat segera diselesaikan lantaran soliditas dan profesionalitas TNI menjadi pertaruhannya.

Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon sebelumnya meminta agar Presiden Joko Widodo turun tangan menengahi ketidakharmonisan hubungan antara Andika dan Dudung.

Baca juga: Panglima Tak Tampak di Acara Komcad, KSAD: Saya sudah SMS-an

"Harus (Jokowi turun tangan). Jangan sampai orang berpikir bahwa, ini dalam tanda petik ya. Karena ini berlangsung sudah cukup lama," ucap Effendi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Isu ketidakharmonisan hubungan Andika dan Dudung sebelumnya diungkapkan juga oleh Effendi saat Komisi I menggelar rapat mengenai anggaran dengan Kementerian Pertahanan dan TNI, Senin (5/9/2022). Hal itu berawal ketika Effendi tak melihat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Dudung hadir saat rapat.

Pada saat yang sama, Panglima beserta dua pucuk pimpinan matra laut dan matra udara hadir rapat. Sementara Dudung diwakili oleh Wakil KSAD Letjen TNI Agus Subiyanto.

Baca juga: Effendi PDI-P Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan soal Konflik Panglima-KSAD

Ketika itu, Effendi menyebutkan bahwa sudah rahasia umum di mana ada Panglima TNI di suatu lokasi, maka tidak ada KSAD di tempat yang sama. 

Namun, Panglima secara tegas membantah hal tersebut. Menurut Andika, dirinya tidak memiliki persoalan dengan Dudung. Kalaupun terjadi perbedaan pendapat antarpasukan, menurut Andika, dirinya mengembalikan lagi persoalan perbedaan itu kepada aturan yang berlaku.

Hal yang sama pun turut ditegaskan Dudung. Menurutnya, ketidakhadiran dirinya pada saat rapat anggaran awal pekan ini lantaran mendapatkan perintah dari Panglima untuk mengecek kesiapan pasukan yang hendak bertolak ke Papua.

Baca juga: Hubungan Panglima TNI Andika dan KSAD Dudung Disebut Tak Harmonis, Pangdam Jaya: Cuma Isu yang Dikembangkan

Dudung bahkan menegaskan TNI solid meski tak jarang terjadi perbedaan pendapat antara atasan dengan bawahan. Selain itu, ia menyebut pihak-pihak yang menyuarakan isu tersebut justru ingin memperkeruh situasi, dan mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

"Wah itu kan orang-orang yang harus kita waspadai, ancaman-ancaman internal yang suka menganggu persatuan dan kesatuan bangsa yang model-model begitu itu," kata Dudung di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Namun sehari berselang, ketika kegiatan pengukuhan 2.974 anggota Komponen Cadangan (Komcad) di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus, Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/9/2022), giliran Andika tak menghadiri kegiatan tersebut.

Baca juga: Tepis Isu Panglima Andika dan KSAD Dudung Tak Harmonis, Pangdam Jaya: Tak Ada Masalah, Buktinya Saya Bisa Kerja Normal

Padahal, kegiatan itu turut dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, KSAD, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dan KSAL Laksamana TNI Yudo Margono.

Dudung menyatakan bahwa ketidakhadiran Panglima lantaran tengah disibukkan untuk persiapan kegiatan di luar negeri. 

"Beliau ada kesibukan kan mau ke luar negeri, saya belum sempat. Tapi saya sudah SMS-an enggak ada masalah, enggak ada yang dipermasalahkan," kata KSAD.

Jangan perkeruh situasi

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyebut friksi antarmatra ataupun antarfaksi selalu berpeluang hadir di lembaga militer negara mana pun, termasuk Indonesia.

Hal ini tak lepas karena seorang prajurit dicetak untuk bermental petarung, memiliki semangat kompetisi, dan menjadi pemenang. Meski demikian, masing-masing elite harus mengetahui batasannya agar tidak memicu instabilitas situasi politik dan keamanan.

Baca juga: Saat KSAD Dudung Menjawab Isu Tak Harmonis dengan Panglima Andika

Sementara itu, Ketua Centra Initiative Al Araf mengingatkan agar para politikus di Senayan tidak memperkeruh situasi dengan mempolitisasi isu ketidakharmonisan tersebut. Pasalnya, kondisi itu justru berpotensi memicu terjadinya ruang konflik di internal institusi.

“Sudah semestinya pemimpin sipil menerapakan pola kontrol sipil obyektif atau democratic civilian control sehingga dapat meredam ruang politisasi di dalam tubuh TNI,” kata Araf.

Di sisi lain, politisasi isu renggangnya hubungan elite TNI juga dapat berpotensi mengganggu pembangunan profesionalisme di tubuh TNI itu sendiri, yang dalam jangka panjang dapat mengakibatkan terjadinya konflik internal di tubuh TNI.

Baca juga: Tak Hadiri Rapat DPR, Dudung Mengaku Diperintah Panglima TNI Andika Cek Kesiapan Pasukan

Selain itu, Araf menyebut selama ini pola kontrol dari pemimpin sipil terhadap militer lebih banyak menerapkan pola subyektif. Pola ini pula yang menjadi awal persoalan masalah konflik di dalam tubuh TNI.

“Pola kontrol sipil subyektif itu cenderung mengarah pada dimensi politisasi pemimpin sipil terhadap TNI dan Polri yang mengakibatkan terjadinya konflik internal seperti terjadi dalam kasus Panglima TNI dan KSAD,” tegas dia.