Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Renggangnya Hubungan Panglima TNI-KSAD, Politikus di Senayan Jangan Perkeruh Situasi

Kompas.com - 09/09/2022, 06:45 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Para politikus di Senayan diharapkan tidak memperkeruh situasi atas isu renggangnya hubungan antara Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

Friksi antarmatra maupun faksi di institusi militer dinilai cukup mafhum terjadi, termasuk di Indonesia. Namun, sebaiknya kondisi seperti ini dapat segera diselesaikan lantaran soliditas dan profesionalitas TNI menjadi pertaruhannya.

Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon sebelumnya meminta agar Presiden Joko Widodo turun tangan menengahi ketidakharmonisan hubungan antara Andika dan Dudung.

Baca juga: Panglima Tak Tampak di Acara Komcad, KSAD: Saya sudah SMS-an

"Harus (Jokowi turun tangan). Jangan sampai orang berpikir bahwa, ini dalam tanda petik ya. Karena ini berlangsung sudah cukup lama," ucap Effendi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Isu ketidakharmonisan hubungan Andika dan Dudung sebelumnya diungkapkan juga oleh Effendi saat Komisi I menggelar rapat mengenai anggaran dengan Kementerian Pertahanan dan TNI, Senin (5/9/2022). Hal itu berawal ketika Effendi tak melihat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Dudung hadir saat rapat.

Pada saat yang sama, Panglima beserta dua pucuk pimpinan matra laut dan matra udara hadir rapat. Sementara Dudung diwakili oleh Wakil KSAD Letjen TNI Agus Subiyanto.

Baca juga: Effendi PDI-P Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan soal Konflik Panglima-KSAD

Ketika itu, Effendi menyebutkan bahwa sudah rahasia umum di mana ada Panglima TNI di suatu lokasi, maka tidak ada KSAD di tempat yang sama. 

Namun, Panglima secara tegas membantah hal tersebut. Menurut Andika, dirinya tidak memiliki persoalan dengan Dudung. Kalaupun terjadi perbedaan pendapat antarpasukan, menurut Andika, dirinya mengembalikan lagi persoalan perbedaan itu kepada aturan yang berlaku.

Hal yang sama pun turut ditegaskan Dudung. Menurutnya, ketidakhadiran dirinya pada saat rapat anggaran awal pekan ini lantaran mendapatkan perintah dari Panglima untuk mengecek kesiapan pasukan yang hendak bertolak ke Papua.

Baca juga: Hubungan Panglima TNI Andika dan KSAD Dudung Disebut Tak Harmonis, Pangdam Jaya: Cuma Isu yang Dikembangkan

Dudung bahkan menegaskan TNI solid meski tak jarang terjadi perbedaan pendapat antara atasan dengan bawahan. Selain itu, ia menyebut pihak-pihak yang menyuarakan isu tersebut justru ingin memperkeruh situasi, dan mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

"Wah itu kan orang-orang yang harus kita waspadai, ancaman-ancaman internal yang suka menganggu persatuan dan kesatuan bangsa yang model-model begitu itu," kata Dudung di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Namun sehari berselang, ketika kegiatan pengukuhan 2.974 anggota Komponen Cadangan (Komcad) di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus, Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/9/2022), giliran Andika tak menghadiri kegiatan tersebut.

Baca juga: Tepis Isu Panglima Andika dan KSAD Dudung Tak Harmonis, Pangdam Jaya: Tak Ada Masalah, Buktinya Saya Bisa Kerja Normal

Padahal, kegiatan itu turut dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, KSAD, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dan KSAL Laksamana TNI Yudo Margono.

Dudung menyatakan bahwa ketidakhadiran Panglima lantaran tengah disibukkan untuk persiapan kegiatan di luar negeri. 

"Beliau ada kesibukan kan mau ke luar negeri, saya belum sempat. Tapi saya sudah SMS-an enggak ada masalah, enggak ada yang dipermasalahkan," kata KSAD.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com