Effendi PDI-P Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan soal Konflik Panglima-KSAD

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI-P Effendi Simbolon menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu turun tangan terkait isu konflik internal di tubuh TNI antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

"Harus (Jokowi turun tangan). Jangan sampai orang berpikiran bahwa... ini dalam tanda petik ya. Karena ini berlangsung sudah cukup lama," ujar Effendi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Effendi menyebut isu keretakan seperti itu sudah terjadi sejak generasi sebelumnya.

Baca juga: KSAD Jenderal Dudung: Saya dengan Panglima TNI Masih Baik-baik Saja

Dia mengatakan, isu disharmoni sudah terjadi sejak TNI dipimpin oleh Moeldoko. Kemudian, juga di era kepemimpinan Gatot Noermantyo.

"Tapi enggak boleh. Ada apa. Memang manajemen konflik ini kan kadang-kadang suka dipakai juga untuk tidak terjadi konsolidasi kekuatan," tuturnya.

Sementara itu, Effendi menegaskan dirinya berada di posisi netral walau melempar isu disharmoni. Menurutnya, dirinya tidak berpihak kepada Andika maupun Dudung.

Baca juga: Soroti Isu Konflik Panglima TNI dan KSAD, Effendi Simbolon: Kalian Mau Manggung Jadi Capres, Cawapres?

Sebelumnya, Jenderal Dudung Abdurachman menyatakan, hubungannya dengan Jenderal Andika Perkasa baik-baik saja.

Hal itu sekaligus membantah isu yang menyebutkan hubungannya dengan Andika sedang tidak harmonis.

"Saya dengan Panglima TNI sampai sekarang masih baik-baik saja. Tidak ada perbedaan apapun," kata Dudung di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Baca juga: Jenderal Dudung: KSAD dan Panglima Beda Pendapat Itu Biasa, Jangan Dibesar-besarkan

Dudung mengaku sudah berkomunikasi dengan Andika meski belum bertemu langsung seusai isu ketidakharmonisan mereka mencuat.

"Saya sudah SMS-an enggak ada masalah, enggak ada yang dipermasalahkan, TNI solid. Kalau ada perbedaan itu biasa,"kata dia.

Baca juga: Diisukan Tak Harmonis dengan KSAD Dudung, Panglima TNI: Dari Saya Tak Ada Masalah

Dudung menuturkan, ketidakhadirannya dalam rapat Komisi I DPR pada Senin (5/9/2022) justru sesuai arahan Andika, di mana ia mengecek kesiapan batalion 143 yang akan ditugaskan ke daerah operasi di Papua.

Dia menerangkan, pengecekan itu harus ia lakukan karena Andika, selaku panglima, yang akan menggunakan batalion tersebut.

"Karena beberapa kali ditunda, saya cek dulu kesiapannya, latihannya bagaimana, kesiapan materiilnya bagaimana, itu lebih penting menurut saya," kata Dudung.

Dudung pun mengaku heran mengapa isu ketidakharmonisannya dengan Andika mencuat dalam rapat Komisi I DPR yang harusnya membahas anggaran.

"Kalau kita rapat RDP itu biasanya topik sudah ditentukan yang akan dibahas masalah anggaran. Terkadang tidak fokus pada pertanyaan atau bahasan itu. Bertanyanya yang enggak jelas aja," ujar dia.