Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Kompas.com - 16/05/2024, 21:50 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis militer dan pertahanan dari Semar Sentinel, Alman Helvas Ali menilai, sebuah pilihan logis apabila TNI Angkatan Laut (AL) membutuhkan kapal selam interim sembari menunggu pembangunan dua unit kapal selam Scorpene.

Alman mengatakan, kebutuhan kapal selam interim menunjukkan keterdesakan TNI AL saat ini untuk memiliki kapal selam yang siap operasi.

Sebab, tiga kapal selam kelas DSME 209/1400 yang dibeli Indonesia dari Korea Selatan mengalami masalah operasional.

Tiga kapal selam itu yakni KRI Nagapasa-403, KRI Ardadedali-404, dan KRI Alugoro-405.

“Akibat masalah teknis tersebut, tingkat kesiapan ketiga kapal selam untuk beroperasi tidak dapat diandalkan,” kata Alman kepada Kompas.com, Kamis (16/5/2024).

Baca juga: KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

Di sisi lain, kontrak akuisisi dua kapal selam Scorpene Evolved dari Naval Group, Perancis, memerlukan waktu hingga kapal tersebut diserahkan kepada Kementerian Pertahanan RI.

“Dihadapkan dengan kondisi kesiapan tiga kapal selam kelas DSME 209/1400 yang tidak dapat diandalkan, begitu pula dengan kesiapan satu kapal selam kelas HDW 209/1300 yang rendah (KRI Cakra), menjadi hal yang logis bila TNI AL memerlukan kapal selam interim untuk menunggu penyerahan pesanan dua kapal selam kelas Scorpene Evolved,” kata Alman.

Namun, Alman menilai, pembelian kapal selam ini perlu masuk dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) 2025-2029.

“Hal demikian penting. Sebab, pembelian kapal selam interim hanya bisa menggunakan skema pinjaman luar negeri mengingat APBN tahunan Kementerian Pertahanan tidak akan cukup untuk mendanai kegiatan tersebut,” ujar Alman.

Baca juga: KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

Alman menambahkan, kontrak pengadaan kapal selam interim pun perlu dicermati.

“Apakah mekanisme penjualan menggunakan skema G-to-G ataukah B-to-G? Kalau B-to-G, apa alasan Indonesia memilih skema tersebut? Apakah pihak swasta yang terlibat dalam kontrak memiliki kredibilitas dan rekam jejak yang bagus dalam bisnis perdagangan pertahanan atau tidak?” ucap dia.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengatakan bahwa Indonesia tidak menutup menjajaki pembelian kapal selam interim atau sementara, sembari menunggu pengerjaan kapal selam Scorpene selesai.

Sebab, Ali memprediksi, pembangunan kapal Scorpene akan memakan waktu lebih kurang tujuh tahun.

“Untuk membangun Scorpene membutuhkan waktu 7 tahun, 5–7 tahun. Untuk itu kita harus ada kapal selam interim, itu tidak menutup kemungkinan,” kata Ali menjawab pertanyaan Kompas.com saat acara doorstop di sela-sela seminar “Future Submarine” di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2024).

Baca juga: KSAL Sebut Pelatihan Prajurit Pengawak Kapal Selam Scorpene Akan Dimulai Usai Kontrak Efektif

Saat ini, Indonesia baru memiliki empat kapal selam dari jumlah idealnya 12.

Untuk melengkapi kebutuhannya, Indonesia berencana membangun dua unit kapal selam Scorpene.

Diketahui, Indonesia menandatangani kontrak pengadaan dua unit kapal Scorpene. Tanda tangan kontrak dilakukan oleh Kementerian Pertahanan RI, Naval Group, dan PT PAL Indonesia di Kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, pada Kamis (28/3/2024) lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com