Front Mahasiswa Papua Sebut Aparat TNI Diduga Terlibat Tiga Peristiwa Pembunuhan di Papua Kurang dari Sebulan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Front Mahasiswa Papua peduli Korban Kekerasan Rudi Kogoya mengatakan, ada tiga peristiwa pembunuhan yang diduga dilakukan oleh aparat TNI yang dilakukan di Papua dalam kurun waktu kurang dari sebulan.

Dua peristiwa, kata Rudi, terjadi pada akhir Agustus 2022 dan peristiwa pembunuhan lainnya baru saja dilaporkan Selasa (6/9/2022) malam.

"Jadi bulan Agustus aja sudah ada dua kejadian, ada di Mimika. ada juga di Mappi, baru-baru ini malam tadi kami dengar ada lagi di Paniai, baru dikirim infonya tadi malam," ujar Rudi saat ditemui di depan Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2022).

Peristiwa pembunuhan pertama diketahui merupakan kasus mutilasi dengan empat korban di Mimika Papua pada 27 Agustus 2022.

Kasus tersebut diketahui melibatkan enam anggota TNI dan empat masyarakat sipil.

Tak lama berselang, tepatnya 29 Agustus 2022 sejumlah anggota TNI diduga melakukan penyiksaan terhadap warga sipil di Kelurahan Bade, Kabupaten Mappi, Papua.

Satu orang tewas akibat penganiayaan dan dua orang mengalami luka serius.

"Meskipun telah dilakukan pembayaran sejumlah uang dari anggota TNI kepada keluarga korban untuk proses penyelesaian secara adat, hal tersebut tidak serta-merta menghilangkan tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memproses kasus ini secara hukum. untuk memproses para terduga pelaku dengan hukum yang berlaku di lingkungan peradilan umum," kata Rudi.

Kasus terakhir dilaporkan terjadi di Paniai dengan korban sipil yang terluka di bagian kepala pada Selasa (6/9/2022).

"Yang saya lihat kepalanya bolong, kami belum tahu apakah penyiksaan atau penembakan. Kemungkinan dilakukan aparat TNI juga," imbuh Rudi.

Untuk itu, pemerintah didesak untuk merespons peristiwa pembunuhan itu dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang bertanggung jawab langsung kepada presiden untuk memastikan proses berjalan dengan transparan.

"Kami (juga) mendesak Panglima Jenderal TNI Andika Perkasa untuk memproses enam anggota TNI AD itu harus diproses dalam peradilan umum, dan diadili melalui proses peradilan yang adil, bebas dan tidak memihak. Tujuannya, agar semua proses dapat dipantau oleh publik dan memastikan pemenuhan hak atas kebenaran dan keadilan bagi korban dan keluarganya serta mencegah terjadinya impunitas," ucap Rudi.

Sedangkan untuk Komnas HAM, Rudi meminta agar turun tangan melakukan investigasi terkait kasus korban mutilasi di Mimika.

"Kami Mendesak Komnas HAM sebagai lembaga independen untuk segera turun melakukan investigasi terkait dengan kasus empat korban mutilasi di timika untuk proses pengungkapan kebenaran peristiwa pembunuhan diluar hukum," ucap dia.