Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Mengaku Belum Dapat Informasi Ada Suap di Formula E

Kompas.com - 07/09/2022, 10:48 WIB
Syakirun Ni'am,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengaku pihaknya belum menerima informasi dugaan suap terkait penyelenggaraan Formula E Jakarta.

Alex mengatakan, sejauh ini isu yang ramai menjadi perbincangan adalah dugaan penyalahgunaan wewenang dan memperkaya orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

"Kalau suap kita belum dapat informasi atau apa pun gitu kan, Pasal 2 Pasal 3, kan ini kan yang ramai Pasal 2 Pasal 3," kata Alex saat ditemui awak media di halaman Gedung Merah Putih KPK, Selasa (6/9/2022).

Baca juga: Anies Tiba di KPK untuk Beri Keterangan Terkait Formula E

Alex mengatakan, salah satu hal yang diperhatikan dalam kasus ini adalah ketentuan penggunaan APBD untuk kegiatan yang bersifat bisnis.

Karena itu, KPK akan mengumpulkan informasi seputar tahap awal tawaran Formula E, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga keuntungan yang didapatkan guna menemukan apakah terdapat ketentuan yang dilanggar atau tidak.

"Ketika ada peraturan yang dilanggar atau penyalahgunaan kewenangan ada kerugian negara, kan begitu," tutur Alex.

Alex menyoroti pembayaran commitment fee Formula E yang telah dibayarkan untuk tiga musim balapan hingga 2024.

Sementara, masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan habis pada Oktober tahun ini. Selanjutnya, pucuk pimpinan DKI Jakarta akan diemban oleh Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas (Plt).

Alex menerangkan, yang menjadi persoalan adalah pembayaran comitment fee telah dibayarkan untuk tiga musim balapan. Sedangkan, masa jabatan Anies akan diganti beberapa bulan lagi.

Baca juga: Anies Akan Dimintai Keterangan KPK Terkait Perencanaan hingga Keuntungan Formula E

 

Oleh sebab itu, menurut Alex, bisa saja penjabat gubernur DKI Jakarta memandang Formula E tidak bisa dilaksanakan karena berdasarkan perhitungan ekonomi tidak menguntungkan.

"Bagaiman pertanggung jawabannya? Padahal commitment fee itu enggak bisa ditarik, nah hal yang seperti itu lah kita minta ke ahli dan kita klarifikasi kepada yang bersangkutan, ujar Alex.

Sebelumnya, Anies mengaku telah menerima panggilan KPK untuk dimintai keterangan seputar Formula E pada Rabu (7/9/2022) pagi.

Ia mengaku akan membantu KPK membuat persoalan Formula E menjadi terang.

"Insya Allah saya akan datang dan akan membantu untuk bisa membuat semuanya menjadi lebih jelas. Hanya memberi keterangan, gitu aja, terkait Formula E," kata Anies, Senin (5/9/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com