Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komit Tak Ganggu Koalisi Gerindra-PKB, PDI-P: Kami Tak Mau Sendirian

Kompas.com - 06/09/2022, 23:25 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Utut Andianto menyampaikan pihaknya tak akan mengganggu koalisi antara Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ia mengklaim PDI Perjuangan selalu memiliki sikap adil dalam berpolitik.

“Kita enggak akan melakukan atau bahasanya ngaco. Yang ada kita angkat bersama,” tutur Utut ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (6/9/2022).

Ia mencontohkan dengan penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI.

Baca juga: Survei LSI: Elektabilitas PDI-P Teratas, Diikuti Golkar, Gerindra, dan Demokrat

Sebagai partai politik (parpol) penguasa Parlemen, PDI Perjuangan pun membagi jabatan dengan parpol lain.

“Kita tetap berbagi ke semua fraksi baik pemerintah, non pemerintah, semua dapat jabatan,” ujarnya.

“Kita tidak menihilkan orang, dan kami kalau misalnya ditakdirkan menang untuk ketiga kalinya, kita tidak ingin sendirian. Republik ini harus diatur rame-rame dengan sebaik-baiknya,” ucap dia.

Baca juga: Puan Akan Temui Prabowo, Peluang Koalisi PDI-P dan Gerindra Dinilai Terbuka

Diketahui, PKB dan Gerindra telah menandatangani piagam deklarasi koalisi di Sentul International Convention Center (SICC), 13 Agustus 2022.

Ada lima poin kerja sama yang disepakati di antaranya, penentuan kerja sama dengan parpol lain ditentukan bersama.

Selain itu, penentuan figur capres-cawapres koalisi menjadi kewenangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani baru saja menemui Prabowo di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (4/9/2022).

Keduanya mengklaim peluang kerja sama sangat mungkin terjadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com