Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Isu Disharmoni Andika-Dudung, Legislator Diminta Tak Politisasi TNI

Kompas.com - 06/09/2022, 20:46 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Centra Initiative Al Araf mengingatkan legislator tak mempolitisasi TNI agar tak memicu terjadinya ruang konflik di internal institusi.

Hal itu disampaikan Al Araf berkaitan dengan kabar tidak harmonisnya hubungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman yang disinggung anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI-P Effendi Simbolon.

“Sudah semestinya pemimpin sipil menerapkan pola kontrol sipil obyektif atau democratic civilian control sehingga dapat meredam ruang politisasi di dalam tubuh TNI,” kata Al Araf melalui pesan singkat, Selasa (6/9/2022).

Al Araf menilai, politisasi terhadap TNI, termasuk Polri, juga akan berdampak negatif terhadap pembangunan profesionalsme institusi.

Baca juga: Effendi Simbolon: Sudah Rahasia Umum, di Mana Ada Jenderal Andika, Tidak Ada KSAD Dudung

Hal ini, lanjutnya, dapat mengakibatkan lahirnya konflik internal di dalam tubuh TNI, seperti yang terjadi antara Andika dan Dudung.

Selain itu, Al Araf menyebut bahwa selama ini pola kontrol dari pemimpin sipil terhadap militer lebih banyak menerapkan pola subyektif.

Menurutnya, pola ini pula yang menjadi awal persoalan masalah konflik di dalam tubuh TNI.

“Pola kontrol sipil subyektif itu cenderung mengarah pada dimensi politisasi pemimpin sipil terhadap TNI dan Polri yang mengakibatkan terjadinya konflik internal seperti terjadi dalam kasus Panglima TNI dan KSAD,” ujarnya.

Baca juga: Ojo Dibanding-Bandingke Jenderal Andika dengan Jenderal Dudung

Sementara itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyebut friksi antar matra maupun antar faksi selalu berpeluang hadir di lembaga militer negara mana pun, termasuk Indonesia.

Hal ini tak lepas karena seorang prajurit dicetak untuk bermental petarung, memiliki semangat kompetisi, dan menjadi pemenang.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa munculnya friksi di elite militer harus tahu batasannya.

“Jangan sampai itu berkembang menjadi pemicu instabilitas politik dan keamanan,” ujar Fahmi.

Baca juga: Senyum Andika Perkasa saat Ditanya Masuk Bursa Capres Versi Nasdem...

Sebelumnya, Effendi Simbolon menyinggung hubungan tidak harmonis antara Andika dan Dudung saat rapat di Komisi I DPR RI, Senin (5/9/2022).

Bahkan, Effendi Simbolon menyebut bahwa kabar tidak harominisnya hubungan kedua jenderal tersebut sudah menjadi rahasia umum.

"Ini semua menjadi rahasia umum, Pak. Rahasia umum, Jenderal Andika. Di mana ada Jenderal Andika, tidak ada KSAD. Jenderal Andika membuat Super Garuda Shield, tidak ada KSAD di situ," ujar Effendi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com