Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensos Sebut BLT BBM Akan Diantar ke Rumah jika Penerima Tak Bisa ke Kantor Pos

Kompas.com - 06/09/2022, 20:00 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, PT Pos Indonesia bakal menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM hingga ke rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Bantuan ini diantar langsung jika penerima tidak bisa mendatangi kantor pos karena berbagai alasan, seperti sakit dan penerima merupakan penyandang disabilitas.

Namun, bagi yang bisa mengambil di kantor pos, penerima bisa langsung mendatangi kantor pos jika sudah terdaftar sebagai peserta penerima BLT BBM Rp 150.000/bulan untuk 4 bulan hingga Desember 2022.

"Tapi bagi yang sakit, disabilitas, kalau minta akan diserahkan di rumah, maka akan diserahkan setelah ini. Kita scanning, kalau mereka belum ambil juga, itu kita kirim ke tempat," kata Risma dalam diskusi secara virtual di Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Baca juga: Wapres Maruf Amin Serahkan BLT BBM di Palembang

Risma mengungkapkan, pengantaran BLT BBM itu merupakan langkah agar penerima bantuan tepat sasaran.

Apalagi, lanjutnya, PT Pos Indonesia sudah ditunjuk dan memiliki kewajiban untuk menyalurkan bantuan secara benar.

"PT Pos tetap harus memberikan laporan kepada kami, (berupa bukti) foto dari penerima bantuan dan foto rumah (penerima)," ujarnya.

Sementara itu, diketahui bahwa data penerima manfaat yang sudah berada di PT Pos sebesar 18.469.299 KPM dari 20,65 juta total penerima.

Sebanyak 330.701 dari total tersebut perlu pembersihan data (cleansing) lebih lanjut karena adanya penerima yang sudah meninggal dan sebagainya.

Baca juga: Bansos BLT BBM Kemensos: Cara Daftar dan Cek Penerimanya Secara Online

"Saat ini ada cleansing oleh PT Pos Indonesia itu 330.701 karena harus dicek juga ada laporan kematian dan sebagainya. (Sejak penyaluran) dimulai pada minggu lalu, itu mungkin dalam 1 hari bisa ada yang meninggal, pindah, sehingga PT pos belum cleansing ini," ungkap Risma.

Sebagai informasi, penyaluran BLT BBM pertama kali dilakukan oleh Presiden Jokowi didampingi Mensos Risma pekan lalu.

Penyaluran tersebut dimulai dari Kantor Pos Kabupaten Jayapura, Papua.

Naufal Noorosa Dua sikap yang berbeda ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo soal BLT dan juga kenaikan harga BBM di Indonesia


BLT BBM ini diberikan kepada masyarakat selama 4 bulan, dengan besaran bantuan Rp 150.000 per bulan.

Sedangkan penyalurannya akan diberikan sebanyak 2 kali, masing-masing Rp 300.000 sehingga totalnya menjadi Rp 600.000.

Total penerima BLT pengalihan subsidi BBM ini mencapai 20,6 juta penerima manfaat.

"Hari ini kita kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan kepada masyarakat selama empat bulan, per bulannya diberikan Rp 150.000, jadi totalnya Rp 600.000, dan diberikan dua kali, Rp 300.000, Rp 300.000," ujar Jokowi selepas meninjau penyaluran BLT BBM di Jayapura, sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Kenaikan Harga BBM: Dari Argumentasi hingga Dampaknya bagi Ekonomi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Profil Mooryati Soedibyo: Mantan Wakil Ketua MPR dan Pendiri Mustika Ratu yang Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Profil Mooryati Soedibyo: Mantan Wakil Ketua MPR dan Pendiri Mustika Ratu yang Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com