Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Ojo Dibanding-Bandingke Jenderal Andika dengan Jenderal Dudung

Kompas.com - 06/09/2022, 16:11 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

“Angkatan Bersenjata Republik Indonesia harus kompak dan bersatu. Dan satu-satunya dasar agar supaya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berkompak satu ialah dasar Pancasila. Kalau memakai dasar lain daripada Pancasila, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia akan terpecah belah. Pegang teguh akan hal ini, saudara-saudara.” (Amanat Presiden Sukarno di HUT ABRI, 5 Oktober 1966)

Petuah Proklamator Bung Karno ini akan tetap kontekstual dan terus memberi spirit bagi TNI sampai kapanpun.

Dalam perjalanan sejarah bangsa ini, para pucuk pimpinan Tentara Keamanan Rakyat (TKR-nama resmi sebelum TNI) sempat “berseberangan jalan”.

Pasca-Proklamasi 17 Agustus 1945, pembentukan organisasi militer harus segera dilakukan sebagai antisipasi agresi militer penjajah yang tidak bisa menerima kemerdekaan Indonesia.

Dalam bukunya “Politik Milter Indonesia”, Ulf Sundhaussen menyebut komposisi TKR usai Indonesia merdeka terdiri dari bekas serdadu Koninklijk Nederlandsch Indische Leger (KNIL) yang sempat bersumpah setia kepada Ratu Belanda, mantan tentara Pembela Tanah Air (PETA) binaan Jepang serta beragam laskar pemuda yang baru belakangan bergabung.

Komposisi jumlah bekas anggota PETA melebihi jumlah eks KNIL dalam TKR, tetapi untuk urusan pengalaman dan pengorganisasi tentara justru eks KNIL yang unggul.

Hal ini tidak terlepas dari sistem pendidikan di KNIL yang lebih teratur ketimbang PETA yang dibentuk Jepang untuk persiapan perang melawan Sekutu.

Beberapa eks KNIL adalah alumni sekolah elite militer Breda di Belanda seperti Abdul Haris Nasution, Urip Sumoharjo, TB Simatupang, Alex Kawilarang, Mokoginta dan Abdul Kadir.

Sementara mantan KNIL yang kemudian bergabung di PETA dan melebur ke dalam TKR seperti Ahmad Yani, Soeharto, Gatot Subroto, dan Slamet Riyadi.

Khusus untuk kelaskaran dan berbagai organisasi kemiliteran seperti Tentara Pelajar menjadi penyumbang terbesar keheterogenan di TKR.

Sejak awal terbentuknya TKR, ketiga komponen pengisi TKR ini kerap berbeda pandangan karena rantai komandonya lebih percaya kepada komandan yang berasal dari golongannya sendiri.

Amburadulnya organisasi berimbas kepada persaingan siapa yang lebih “pantas” menjadi Panglima TKR di November 1945.

Wakil Presiden Mohammad Hatta yang menunjuk Urip Sumoharjo sebagai Kepala Staf TKR merujuk kepada senioritas Urip yang berpangkat mayor di KNIL selain pengalamannya sebagai perwira yang mumpuni dalam membentuk organisasi militer.

Urip adalah satu-satunya pribumi di KNIL yang bisa menapak pangkat mayor.

Dalam bukunya “Untuk Negeriku”, Mohammad Hatta menunjuk Urip Sumoharjo sebagai Kepala Staf TKR mengingat Presiden Soekarno tengah melakukan kunjungan ke Cianjur. Sebagai dwitunggal, Hatta menilai langkahnya menunjuk Urip tidak ada yang salah.

Sementara menurut Jenderal AH Nasution dalam bukunya “TNI Jilid 1” menukilkan kalau pimpinan TKR di daerah-daerah eks PETA banyak yang tidak “sreg” dengan kepemimpinan Urip, bahkan mengabaikan instruksi dari pusat.

Ada gap antara tentara eks KNIL dan bekas PETA sehingga menimbulkan rivalitas yang tidak sehat.

Dalam kondisi kekosongan posisi panglima TKR atau menteri keamanan selepas penunjukan Supriyadi sebagai menteri keamanan rakyat yang tidak pernah “jelas” usai pemberontakan PETA di Blitar, maka perlu segera dipilih Panglima TKR.

Belum lagi tindakan ofensif tentara Sekutu yang membebaskan tawanan tentara Jepang kerap merugikan TKR.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com