JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) walkout atau meninggalkan ruang sidang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Selasa (6/9/2022).
Hal itu bermula ketika Ketua DPR Puan Maharani menanyakan pada tiap fraksi terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2021.
Setelah semua fraksi memberikan persetujuan, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto memberikan interupsi.
“Interupsi pimpinan, kami ingin menyampaikan aspirasi masyarakat melalui PKS,” tutur Mulyanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).
Baca juga: Kenaikan Harga BBM Tak Dibatalkan, Serikat Buruh Ancam Gelar Mogok Nasional
“Kami menyatakan Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat,” sambungnya.
Ia pun mengatakan mendukung demonstrasi yang dilakukan masyarakat terkait kenaikan harga BBM.
“Karenanya dengan ini kami Fraksi PKS menyatakan walkout dari forum ini,” tandasnya.
Setelah pernyataan disampaikan, kompak para anggota DPR dari Fraksi PKS mengangkat kertas berisi protes atas kenaikan BBM dan meninggalkan ruang Rapat Paripurna.
Baca juga: Kilas Balik Momen Megawati dan Puan Menangis Tolak Kenaikan Harga BBM yang Diungkit dalam Demo Buruh
Diketahui hari ini kelompok buruh menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM yang terpusat di Gedung MPR/DPR, Jakarta Pusat.
Demonstran menuntut DPR membuat panitia kerja atau panitia khusus (pansus) guna membahas polemik kenaikan harga tersebut.
Di sisi lain, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengungkapkan pihaknya bakal menemui perwakilan demonstran untuk mendengarkan aspirasinya.
“Ya entah dari kepala staf presiden atau dari mana ya kita terima saja. Aspirasinya apa. Nanti kita lihat perkembangan,” tutur Heru pada wartawan, Selasa.
Ia juga mengungkapkan hari ini Presiden Joko Widodo tak beraktivitas di Jakarta, namun melakukan kegiatan di Istana Kepresidenan Bogor.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.