Soal Isu Disharmoni Andika-Dudung, Legislator Diminta Tak Politisasi TNI

Hal itu disampaikan Al Araf berkaitan dengan kabar tidak harmonisnya hubungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman yang disinggung anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI-P Effendi Simbolon.

“Sudah semestinya pemimpin sipil menerapkan pola kontrol sipil obyektif atau democratic civilian control sehingga dapat meredam ruang politisasi di dalam tubuh TNI,” kata Al Araf melalui pesan singkat, Selasa (6/9/2022).

Al Araf menilai, politisasi terhadap TNI, termasuk Polri, juga akan berdampak negatif terhadap pembangunan profesionalsme institusi.

Hal ini, lanjutnya, dapat mengakibatkan lahirnya konflik internal di dalam tubuh TNI, seperti yang terjadi antara Andika dan Dudung.

Selain itu, Al Araf menyebut bahwa selama ini pola kontrol dari pemimpin sipil terhadap militer lebih banyak menerapkan pola subyektif.

Menurutnya, pola ini pula yang menjadi awal persoalan masalah konflik di dalam tubuh TNI.

“Pola kontrol sipil subyektif itu cenderung mengarah pada dimensi politisasi pemimpin sipil terhadap TNI dan Polri yang mengakibatkan terjadinya konflik internal seperti terjadi dalam kasus Panglima TNI dan KSAD,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyebut friksi antar matra maupun antar faksi selalu berpeluang hadir di lembaga militer negara mana pun, termasuk Indonesia.

Hal ini tak lepas karena seorang prajurit dicetak untuk bermental petarung, memiliki semangat kompetisi, dan menjadi pemenang.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa munculnya friksi di elite militer harus tahu batasannya.

“Jangan sampai itu berkembang menjadi pemicu instabilitas politik dan keamanan,” ujar Fahmi.

Sebelumnya, Effendi Simbolon menyinggung hubungan tidak harmonis antara Andika dan Dudung saat rapat di Komisi I DPR RI, Senin (5/9/2022).

Bahkan, Effendi Simbolon menyebut bahwa kabar tidak harominisnya hubungan kedua jenderal tersebut sudah menjadi rahasia umum.

"Ini semua menjadi rahasia umum, Pak. Rahasia umum, Jenderal Andika. Di mana ada Jenderal Andika, tidak ada KSAD. Jenderal Andika membuat Super Garuda Shield, tidak ada KSAD di situ," ujar Effendi.

Sedianya, Dudung hadir dalam rapat dengan Komisi I DPR saat itu. Namun, ia tidak hadir dan diwakili Wakil KSAD Letjen TNI Agus Subiyanto.

Rapat ini dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, KSAL Laksamana Yugo Margono, dan KSAU Fadjar Prasetyo dari unsur pimpinan TNI.

Effendi Simbolon heran mengapa kedua pimpinan di TNI itu saling mempertahankan egonya masing-masing.

Ia menyebutkan, tindakan Andika dan Dudung merusak tatanan hubungan di TNI.

"Ego Bapak berdua itu merusak tatanan hubungan junior dan senior di TNI," ucap Effendi Simbolon.

Sementara itu, Andika menyatakan tidak ada masalah dengan Dudung.

"Ya, dari saya tidak ada (masalah) karena semua yang berlaku sesuai peraturan perundangan tetap berlaku selama ini, jadi enggak ada yang kemudian berjalan berbeda," kata Andika.