Pengamat: Elite PPP Harus Diakui Gagal Lakukan Kerja Elektoral Naikkan Popularitas Partai

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi menilai pergantian ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bukan solusi meningkatkan perolehan suara partai itu di Pemilu 2024.

Dalam pandangannya, masalah utama di PPP adalah kegagalan untuk menarik perhatian konstituen muda.

“PPP dengan calon pemilihnya selama ini tidak tergarap dengan baik. Elite-elite PPP harus diakui memang gagal melakukan kerja-kerja elektoral yang mampu mengangkat popularitas partai,” tutur Ari pada Kompas.com, Selasa (6/9/2022).

Baca juga: Suharso Monoarfa Dicopot, Ini Daftar Ketua Umum PPP

Adapun berdasarkan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Banten, Minggu (4/9/2022) Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa diganti oleh Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Mardiono.

Ari memandang petinggi PPP masih menggunakan cara-cara lama yang tidak efektif meningkatkan elektabilitas partai dari kaum muda. Padahal, kelompok ini nantinya akan menjadi pemilih dalam jumlah terbanyak di Pemilu 2024.

“Padahal pemilih pemula butuh partai yang bisa mengejawantahkan suara-suara anak muda,” ujarnya.

Baca juga: Panas di Acara PPP Usai Pencopotan Suharso Monoarfa, Waketum Beri Penjelasan

Ia menyampaikan Suharso dilengserkan bukan hanya karena ketidakmampuannya membangun soliditas internal PPP.

Tapi juga tak ada pengaruh yang dirasakan para kader atas jabatannya sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Dalam skala yang lebih besar, lanjut Ari, konflik internal di tubuh PPP kian memperburuk citra partai politik (parpol) di masyarakat.

“Keributan rumah tangga PPP memberi preseden buruk mengenai pengelolaan partai politik sebagai alat penyaluran aspirasi rakyat di era demokrasi,” ucapnya.

Baca juga: Teriakan Capek, Bohong, Turun Penuhi Acara PPP yang Tak Dihadiri Suharso dan Plt Ketum

Diketahui Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyatakan pergantian jabatan ketua umum PPP diusulkan oleh 30 dari 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dalam mukernas.

Ia juga mengklaim bahwa Suharso telah mengetahui wacana pemberhentiannya sejak lama.

Arsul menegaskan pihaknya pun tetap membuka komunikasi dengan Suharso untuk menempatkannya pada jabatan yang baru.

“Kita ingin tempatkan beliau di posisi terhormat tapi tidak di puncak eksekutif partai,” katanya ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (5/9/2022).

Baca juga: Pencopotan Suharso Monoarfa dan Pamor PPP yang Kian Redup

Arsul turut mengungkapkan alasan pemberhentian Suharso karena kader ingin meningkatkan elektabilitas PPP jelang Pemilu 2024.

“Barangkali teman-teman di bawah itu juga menginginkan itu karena selama ini, misalnya, kok merasa survei PPP (tidak) meningkat. Meskipun kerja-kerja konsolidasi itu sudah banyak dilakukan,” imbuh dia.