Waketum PPP Sebut KIB Tetap Solid meski Suharso Monoarfa Tak Lagi Jabat Ketum

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menegaskan, soliditas Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tak terganggu meskipun Suharso Monoarfa diberhentikan dari posisi Ketua Umum PPP.

Ia digantikan Muhammad Mardiono dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Banten, Minggu (4/9/2022).

“Saya ingin menjawab begini bahwa Pak Mardiono itu adalah koordinator dari PPP untuk KIB selama ini. Jadi itu sudah ketahuanlah jawabannya,” ujar Arsul ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (5/9/2022).

Baca juga: Ketum PPP Diberhentikan saat Proses Verifikasi Administrasi Berlangsung, Ini Kata KPU

Adapun KIB merupakan koalisi yang diisi oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), serta PPP.

Arsul yakin, pergantian kepemimpinan itu tak mengganggu elektabilitas PPP. Ia menjamin tak ada perpecahan di internal partai.

“Kalau isunya yang berkembang itu terjadi pecah, terbelah, segala macam tentu akan mempengaruhi (elektabilitas) kalau ini adalah realokasi dan reoeganisasi kepartaian saja,” ujar dia.

Di sisi lain, ia mengungkapkan, saat ini PPP tengah berkomunikasi dengan Suharso untuk menempatkannya pada jabatan lain.

“Kita ingin tempatkan beliau di posisi terhormat tapi tidak di puncak eksekutif partai,” ucap dia.

Arsul pun menyampaikan, Suharso telah mengetahui dorongan untuk memberhentikannya itu beberapa hari lalu.

Baca juga: Kabar Suharso Diberhentikan dari Ketum, Golkar Tunggu Kepastian PPP untuk Kelanjutan KIB

Dalam komunikasinya dengan Mardiono, Suharso juga sempat menyampaikan keinginan untuk melepaskan jabatan sebagai Ketum PPP.

“Dari yang disampaikan Pak Mardiono dan juga kebetulan Beliau berkesempatan untuk berkomunikasi dengan Pak Romy (Muhammad Romahurmuziy) itu Beliau sempat menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri,” kata dia.

Pemberhentian Suharso diklaim sebagai keinginan para kader PPP yang tak puas dengan kinerjanya di internal partai.

Pencopotan Suharso pun diusulkan untuk meningkatkan elektabilitas PPP jelang Pemilu 2024.

Keputusan itu berdasarkan usulan dari 30 dari 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP.