PDI-P Harap Kenaikan Harga BBM Subsidi Jadi Opsi Terakhir Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite dan solar.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto berharap agar hal itu menjadi opsi terakhir yang dipilih Presiden Jokowi dan pemerintah.

"Itu adalah opsi paling terakhir jika tidak ada jalan lagi," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (2/9/2022).

Baca juga: Moeldoko Sebut Subsidi Bisa Capai Rp 700 Triliun jika Harga BBM Tak Dinaikkan

Kendati demikian, Hasto mengingatkan bahwa kebijakan itu hendaknya telah dikomunikasikan Jokowi dengan DPR.

Begitu juga, komunikasi perlu dilakukan Jokowi dengan partai politik pendukungnya, sebelum menaikkan harga BBM.

"Sehingga masa-masa yang sulit ini akan dihadapi bersama dan kepentingan rakyatlah yang dikedepankan," tutur dia.

Baca juga: Sampaikan Surat Terbuka untuk Jokowi, Presiden PKS: Pertimbangkan Kembali Rencana Kenaikan Harga BBM Subsidi

Ia menegaskan, meski sebagai salah satu partai pendukung pemerintahan, PDI-P tetap berpihak pada rakyat kecil.

Menurut dia, pemerintah memang tengah menghadapi kesulitan untuk tetap menjaga stabilitas harga-harga. Sehingga, pada akhirnya pemerintah memilih opsi untuk menaikkan harga BBM subsidi.

"Berulang kali kami lakukan tegas, sikapnya bukan personal mendukung atau tidak, tapi keberpihakan. Jadi keberpihakan PDI-P ini kan pada wong cilik, kepada marhaen," pungkasnya.

Baca juga: Siap Amankan Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Polda Metro: Ini Kebijakan Mulia, Subsidi Dialihkan untuk Bansos

Sementara itu, Presiden Jokowi menyatakan, pemerintah masih mengkalkulasi rencana harga baru harga BBM bersubsidi.

Jokowi menambahkan, hasil kalkulasi tersebut akan disampaikan kepadanya pada hari ini, Jumat.

"Untuk BBM-nya semuanya masih dikalkulasi dan hari ini akan disampaikan kepada saya mengenai hitung-hitungan dan kalkulasinya," kata Jokowi usai menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM di Kepulauan Tanimbar, Jumat, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Adapun pemerintah tengah menyalurkan BLT BBM sebesar Rp 600.000 untuk 4 bulan kepada 20,65 juta penerima mafaat se-Indonesia dengan total anggaran Rp 12,4 triliun.

Baca juga: Hitungan Kenaikan Harga BBM Subsidi Diberikan ke Jokowi Hari Ini

BLT BBM ini merupakan salah satu dari tiga jenis bantalan sosial yang disiapkan pemerintah sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM.

"Kita harapkan dengan suntikan BLT BBM ini daya beli masyarakat bisa terjaga dengan baik," ujar Jokowi.