Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Sebut Subsidi Bisa Capai Rp 700 Triliun jika Harga BBM Tak Dinaikkan

Kompas.com - 02/09/2022, 16:55 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Presiden Moeldoko menyinggung besarnya subsidi energi yang digelontorkan pemerintah saat memberi kuliah umum kepada mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jumat (2/9/2022).

Moeldoko mengatakan, di tengah kenaikan harga minyak dunia, pemerintah pemerintah bekerja keras untuk mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) agar tetap terjangkau masyarakat dengan mengeluarkan subsidi.

"Kalian (mahasiswa) harus memahami bahwa negara mengeluarkan subsidi Rp 502 rupiah untuk menjaga supaya harga BBM dan elpiji yang 3 kilogram itu tetap bisa dijangkau oleh masyarakat. Jumlah ini sungguh sangat besar,” kata Moeldoko, dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Siap Amankan Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Polda Metro: Ini Kebijakan Mulia, Subsidi Dialihkan untuk Bansos

Moeldoko menyebutkan, angka tersebut dapat membengkak Rp 198 triliun lebih besar bila harga BBM tidak dinaikkan.

"Kalau harga BBM tidak dinaikkan, tentu negara akan menggelontorkan tambahan anggaran untuk subsidi, yang nilainya mencapai Rp 198 triliun. Ini sebuah tantangan besar yang kini sedang kita hadapi,” kata dia.

Mantan panglima TNI itu menuturkan, masalah energi merupakan salah satu dari tiga tantangan besar yang dialami Indonesia di tingkat global, selain krisis pangan dan energi.

Ia mengatakan, krisis itu terjadi akibat ketidakpastian situasi global imbas perubahan dunia yang cepat, penuh risiko, rumit, dan penuh kejutan.

"Belum selesai kita menghadapi pandemi, muncul konflik Rusia-Ukraina yang membuat situasi dan kondisi global berubah sangat dinamis, dan ini sudah pasti berdampak kepada Indonesia,” kata Moeldoko.

Baca juga: Sampaikan Surat Terbuka untuk Jokowi, Presiden PKS: Pertimbangkan Kembali Rencana Kenaikan Harga BBM Subsidi

Ia menambahkan, pemerintah juga menghadapi banyak tantangan di dalam negeri, mulai dari penurunan angka kemiskinan, pembangunan sumber daya manusia, serta penyerapan angkatan kerja baru.

Moeldoko mengeklaim, pemerintah telah bekerja keras mengatasi tantangan itu dengan membangun infrastruktur dan memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia sebagai agenda prioritas.

"Soal kesehatan, pemerintah juga sedang bekerja keras untuk menurunkan angka stunting. Sehingga persoalan jamban saja dibahas di rapat kabiner. Nah, Ini semua disiapkan oleh pemerintah untuk kalian agar bisa membawa Indonesia Maju pada 2045,” ujar Moeldoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com