Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Fraksi PDI-P Dilaporkan ke MKD Buntut Pernyataan "Salah Minum Obat" ke Mentan

Kompas.com - 02/09/2022, 17:53 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Riezky Aprilia dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI oleh organisasi Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB).

Ketua Pekat IB Lisman Hasibuan mengatakan laporan diajukan karena pernyataan Riezky pada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IV dengan Kementan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Baca juga: MKD Hentikan Perkara Suara Sayang yang Menyeret Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi

“Benar (melaporkan) (terkait) persoalan pernyataan 'salah minum obat' pada Mentan,” tutur Lisman dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (2/9/2022).

Menurut dia, Riezky seharusnya menunjukkan komunikasi yang baik dengan Mentan sebagai mitra kerjanya.

“Ya sangat perlu di laporkan agar anggota DPR jaga sopan santun dan saling menghargai dalam komunikasi sama mitra dan masyarakat,” paparnya.

Dihubungi terpisah, Riezky menghormati pelaporannya ke MKD. 

“Kita hormati hak masyarakat untuk menyampaikan laporan apabila dinggap kurang sesuai dan kita (mengikuti) mekanisme yang ada di MKD,” tutur Riezky dihubungi Kompas.com, Jumat (2/9/2022).

Untuk diketahui, salah satu materi pembahasan saat RDP yang diselenggarakan pada 29 Agustus lalu itu, adalah terkait pupuk bersubsidi.

Baca juga: Pimpinan MKD Usulkan Laporan Suara Sayang Aboe Bakar Alhabsyi Disetop

Saat itu, Riezky menyarankan agar ada koordinasi lebih dalam antar ketiga instansi, terutama terkait payung hukum yang mengatur soal pemberian pupuk subsidi untuk para petani tambak.

Namun dalam rapat Riezky nampak tak puas dengan jawaban Syahrul soal mekanisme teknis penyaluran pupuk subsidi itu.

Ia menilai, mestinya soal subsidi pupuk diatur dalam undang-undang, bukan keputusan menteri atau peraturan pemerintah.

“Sekali lagi saya sampaikan bentuknya undang-undang, tidak keputusan menteri, tidak peraturan pemerintah. Jadi jangan kita salah makan obat di sini,” ucapnya dikutip dari tayangan YouTube DPR RI.

Mendengar hal itu, Syahrul menyampaikan keberatan. Suasana rapat pun menjadi panas.

“Saya enggak mau dengan kata-kata seperti ini. Enggak boleh main begitu,” sebut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com