Klarifikasi MKD soal Dugaan Anggota DPR Terlibat Perkara Brigadir J, Telepon dari Sambo, dan Aliran Dana

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI melakukan klarifikasi atas dugaan keterlibatan anggota DPR RI dalam perkara tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J.

Ada dua isu yang coba digali. Pertama, siapa anggota DPR yang ditelepon Sambo setelah kematian Brigadir J. 

Kedua, dugaan aliran uang dari Sambo kepada anggota DPR.

Baca juga: Sidang Etik Putuskan Sambo Dipecat, Pimpinan Komisi III Harap Polri Segera Rampungkan Proses Pidana

Terkait dugaan yang pertama, MKD melakukan klarifikasi pada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2022) pagi.

Siangnya, MKD mengadakan pertemuan dengan pihak Indonesia Police Watch (IPW) untuk mendapatkan keterangan soal dugaan kedua.

Mahfud tolak beberkan nama

Dalam prosesnya, Mahfud kekeh tak mau membuka nama anggota DPR yang menerima telepon dari Sambo pasca-kematian Brigadir J.

Alasannya, ia belum mendapatkan klarifikasi kebenaran informasi itu dari pihak yang bersangkutan.

“Saya punya nama, tapi tidak saya sebut. Karena saya hubungi yang bersangkutan tidak diangkat, sehingga kalau saya sebut tidak etis,” ujar Mahfud.

Baca juga: Mahfud MD Enggan Beberkan Nama Anggota DPR yang Diduga Sempat Dihubungi Sambo

Menurut dia, komunikasi dengan Sambo bukan merupakan suatu tindak pidana.

“Kenapa harus dipaksa untuk menjelaskan siapa, mungkin yang dihubungi ada ratusan orang agar percaya kan tidak apa-apa, yang penting tidak menggunakan jawabannya,” tutur Mahfud.

Sambo tebar narasi palsu

Pada kesempatan itu, Mahfud mengungkapkan bahwa Sambo dan beberapa loyalisnya sempat berupaya untuk membuat berbagai pihak mempercayai narasi palsu buatannya soal kematian Brigadir J.

“Pak Sambo itu membuat pra kondisi agar orang percaya bahwa di situ terjadi tembak menembak dan yang menembak, membunuh itu Bharada E,” ujar Mahfud.

“Agar orang percaya bahwa di situ terjadi tembak menembak,” kata dia.

Mahfud menyampaikan, Sambo pun menghubungi sejumlah pihak, antara lain Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komnas HAM, serta pemimpin redaksi media massa.

Belakangan, pihak kepolisian menyampaikan konstruksi itu sengaja dibangun oleh Sambo untuk menutupi konstruksi sebenarnya tentang dugaan pembunuhan berencana.