Kompas.com - 05/08/2022, 07:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) bidang kepolisian, Bambang Rukminto, meminta pihak kepolisian transparan dalam mengungkap kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Dia mengingatkan, kepercayaan publik terhadap institusi Polri menjadi taruhan dalam pengungkapan kasus ini.

"Kalau tidak tuntas dan membukanya tidak transparan, kepercayaan masyarakat menurun," kata Bambang kepada Kompas.com, Kamis (4/8/2022).

"Sekaligus memunculkan asumsi bahwa institusi kepolisian menjadi tempat berlindung pelaku kejahatan yang dilakukan personel berseragam dan menggunakan kewenangan yang diberikan negara," tuturnya.

Baca juga: Babak Baru Kasus Kematian Brigadir J: Bharada E Jadi Tersangka Setelah Hampir Sebulan

Tak hanya bagi masyarakat, kata Bambang, transparansi kasus ini juga penting bagi keamanan pihak kepolisian sendiri.

Jika peristiwa kematian Brigadir J tak diungkap secara terang benderang, bukan tidak mungkin kasus serupa terulang di institusi Polri.

"Ini juga bisa menjadi ancaman bagi rasa aman untuk personel-personel kepolisian sendiri, karena bisa saja sewaktu-waktu di-Yosua-kan tanpa ada proses keadilan," ucap Bambang.

Menurut Bambang, tidak cukup polisi menetapkan Bharada Richard Eliezer alias Bharada E sebagai tersangka. Sebab, masih banyak yang belum terjawab dari teka-teki tewasnya Brigadir Yosua.

Salah satu hal ganjil yang belum terungkap yakni pernyataan Polri di awal yang menyebutkan bahwa Bharada E menembak Brigadir J karena motif membela diri.

Pascapenetapan Bharada E sebagai tersangka, polisi berkata sebaliknya. Bharada E disebut bukan membela diri dan dijerat pasal pembunuhan dengan sengaja.

Baca juga: Terbukanya Peluang Tersangka Selain Bharada E di Kasus Pembunuhan Brigadir J...

Penggunaan pasal tersebut otomatis menggugurkan narasi yang disampaikan kepolisian di awal soal kronologi kasus ini.

Menurut Bambang, harus ada yang bertanggung jawab atas narasi-narasi janggal yang digulirkan di awal. Sebab, bukan tidak mungkin narasi itu dibangun untuk menghalangi-halangi proses hukum.

"Dari penetapan tersangka ini juga jelas bahwa ada itikad tidak baik sejak awal untuk menutupi atau mengaburkan kematian Brigadir J, meski yang sekarang juga masih kabur," ujar Bambang.

"Mengapa itu dilakukan? Siapa yang mencoba menutupi? Keterangan prematur itu harus dipertanggungjawabkan juga. Tidak bisa dibiarkan saja karena sudah masuk obstruction of justice (menghalangi proses hukum)," tuturnya.

Bambang menambahkan, bisa jadi ada lebih dari satu tersangka dalam kasus ini. Sebabnya, Bharada E juga dijerat Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sanksi tersebut umumnya dijatuhkan ke tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa pelaku.

Oleh karenanya, dia menekankan, seluruh pihak yang terkait kasus ini harus diperiksa sehingga misteri tewasnya Brigadir J tak lagi menjadi tanda tanya.

"Untuk mengembalikan public trust dampak ketidakterbukaan Polri yang terjadi saat ini, bukan sekadar dengan menyeret aktor pelaku ke pengadilan saja, tetapi juga membuka setransparan mungkin kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan kepolisian sejak awal," kata Bambang.

Baca juga: Pengacara Bingung Bharada E Jadi Tersangka padahal Belum Selesai Diperiksa sebagai Saksi

Sebagaimana diketahui, pada Rabu (3/8/2022), polisi menetapkan Bharada E sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Bharada E menjadi tersangka atas laporan yang dibuat oleh pihak keluarga Brigadir J terkait dugaan pembunuhan berencana.

Eliezer diduga tidak dalam situasi membela diri saat membunuh Brigadir J, sehingga dijerat pasal tentang pembunuhan yang disengaja.

“Pasal 338 jo 55 dan 56 KUHP. Jadi bukan bela diri,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigjen Andi Rian dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (3/8/2022).

Adapun polisi sebelumnya mengungkapkan bahwa Bharada E terilbat baku tembak dengan Brigadir J di kediaman Irjen Ferdy Sambo di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumar (8/7/2022), yang berujung pada tewasnya Yosua.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Ada 210 Kasus Korupsi di Sektor Kesehatan, Kerugian Negara Rp 821 Miliar

KPK: Ada 210 Kasus Korupsi di Sektor Kesehatan, Kerugian Negara Rp 821 Miliar

Nasional
Golkar Terpopuler di Kalangan Pemilih Muda Versi CSIS, Dave Laksono: Kami Cepat Merespons Isu

Golkar Terpopuler di Kalangan Pemilih Muda Versi CSIS, Dave Laksono: Kami Cepat Merespons Isu

Nasional
Survei SMRC: Anies Tak Cukup Signifikan Gaet Suara Nasdem di Jawa Barat

Survei SMRC: Anies Tak Cukup Signifikan Gaet Suara Nasdem di Jawa Barat

Nasional
Susi Pudjiastuti Diperiksa Kejagung terkait Kasus Korupsi Impor Garam

Susi Pudjiastuti Diperiksa Kejagung terkait Kasus Korupsi Impor Garam

Nasional
SMRC: Efek Deklarasikan Anies Capres, Suara Nasdem di Indonesia Bagian Timur Turun Tajam

SMRC: Efek Deklarasikan Anies Capres, Suara Nasdem di Indonesia Bagian Timur Turun Tajam

Nasional
Pimpinan KPK Wanti-wanti Hakim yang Berpotensi Disuap Saat Tangani Perkara

Pimpinan KPK Wanti-wanti Hakim yang Berpotensi Disuap Saat Tangani Perkara

Nasional
Ratusan Kader Demokrat Sambut Kedatangan Anies Baswedan

Ratusan Kader Demokrat Sambut Kedatangan Anies Baswedan

Nasional
Deolipa Resmi Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN Terkait Pernyataan Soal Putri Candrawathi

Deolipa Resmi Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN Terkait Pernyataan Soal Putri Candrawathi

Nasional
Menghitung Untung Rugi Nasdem Usung Anies Baswedan Jadi Capres 2024

Menghitung Untung Rugi Nasdem Usung Anies Baswedan Jadi Capres 2024

Nasional
Survei SMRC: Ceruk Suara Nasdem dari Pemilih Anies Meningkat

Survei SMRC: Ceruk Suara Nasdem dari Pemilih Anies Meningkat

Nasional
TNI AL Segera Miliki 2 Kapal Perang Pemburu Ranjau Asal Jerman

TNI AL Segera Miliki 2 Kapal Perang Pemburu Ranjau Asal Jerman

Nasional
Anies Bakal Temui AHY dan Hasrat Demokrat 'Kawinkan' Keduanya

Anies Bakal Temui AHY dan Hasrat Demokrat "Kawinkan" Keduanya

Nasional
Kemenag Bakal Santuni Keluarga Korban Meninggal akibat Banjir di MTsN 19 Jakarta

Kemenag Bakal Santuni Keluarga Korban Meninggal akibat Banjir di MTsN 19 Jakarta

Nasional
Ultimatum Suporter ke PSSI, Desak Tragedi Kanjuruhan Berikan Rasa Keadilan bagi Aremania

Ultimatum Suporter ke PSSI, Desak Tragedi Kanjuruhan Berikan Rasa Keadilan bagi Aremania

Nasional
Campur Tangan DPR dalam Pemilihan Ketua Komnas HAM Dinilai Menabrak Aturan

Campur Tangan DPR dalam Pemilihan Ketua Komnas HAM Dinilai Menabrak Aturan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.