Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nama 11 Anggota KPU Daerah dan Sekretariatnya Dicatut Jadi Kader Parpol

Kompas.com - 04/08/2022, 11:26 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.con - Enam anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota/kabupaten menemukan nama dan nomor induk kependudukannya dicatut dalam daftar keanggotaan partai politik yang telah mendaftarkan diri ke KPU sejak 1 Agustus lalu.

Hal ini diketahui berdasarkan pengecekan mandiri via situs info.pemilu.kpu.go.id hingga data terakhir diperbarui pada Kamis (4/8/2022) pukul 10.56 WIB.

Koordinator Divisi Teknis KPU RI Idham Holik menyampaikan, 6 anggota tersebut tersebar di beberapa daerah dan tak tahu-menahu identitas mereka dimasukkan dalam keanggotaan partai itu.

Baca juga: Berkas Pendaftaran 8 Parpol Dinyatakan Lengkap oleh KPU

"Satu orang komisioner KPU kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, dua komisioner KPU kabupaten/kota di Jambi, satu komisioner KPU kabupaten/kota di Maluku Utara, satu komisioner KPU kabupaten/kota di Sumatera Barat, dan satu komisioner KPU kabupaten/kota di Riau," jelas Idham kepada Kompas.com, Kamis.

Selain 6 anggota KPU kabupaten/kota, pengecekan mandiri via situs info.pemilu.kpu.go.id juga menemukan 5 anggota personalia sekretariat KPU kabupaten/kota mengalami hal serupa.

"Satu orang personalia Sekretariat KPU kabupaten/kota di Provinsi NTB, dua orang personalia Sekretariat KPU kabupaten di Maluku Utara, dan dua orang personalia Sekretariat KPU kabupaten/kota di Jawa Timur," ujar Idham.

Baca juga: KPU Bukan Pengemis, Pemerintah Harus Transparan soal Anggaran

Sebagai informasi, dalam mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu 2024, partai politik mesti melengkapi data keanggotaan di minimal seluruh provinsi, 75 persen kota/kabupaten, dan 50 persen kecamatan, serta memenuhi jumlah 1.000 atau 1/1.000 keanggotaan di minimal 75 persen kabupaten/kota tadi.

Data keanggotaan itu dibuktikan dengan KTP elektronik dan NIK.

"Mereka (anggota KPU dan sekretariat KPU daerah) tidak pernah menyerahkan KTP elektronik dan tidak pernah memproses permohonan keanggotaan parpol," ucap Idham.

"Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 32 ayat 1 huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, penyelenggara pemilu adalah angota parpol yang tidak memenuhi syarat. Hal ini akan diproses selama masa verifikasi administrasi," jelasnya.

Baca juga: Pemerintah Didesak Segera Cairkan Sepenuhnya Anggaran KPU

Ia menyampaikan, pencatutan ini ditemukan dalam daftar keanggotaan partai politik yang berkas pendaftarannya telah dinyatakan lengkap oleh KPU dan kini menjalani proses verifikasi administrasi.

Sejauh ini, sudah 8 partai yang berkas pendaftarannya telah dinyatakan lengkap yaitu PDI-P, Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), PKS, Perindo, Nasdem, PBB, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), serta Partai Garuda.

Meskipun demikian, Idham mengaku belum bisa mengumumkan nama partai yang diduga mencatut anggota KPU dan sekretariat KPU daerah sebagai anggotanya itu

"Nama parpolnya belum bisa dipublikasikan sampai hasil verifikasi administrasi disampaikan ke parpol yang bersangkutan," ujar Idham.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa Agung-Kapolri Hadir di Istana di Tengah Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88

Jaksa Agung-Kapolri Hadir di Istana di Tengah Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88

Nasional
Bareskrim Tangkap Caleg PKS di Aceh Tamiang Terkait Kasus Narkoba

Bareskrim Tangkap Caleg PKS di Aceh Tamiang Terkait Kasus Narkoba

Nasional
KPK Panggil Lagi Fuad Hasan Masyhur Jadi Saksi TPPU SYL

KPK Panggil Lagi Fuad Hasan Masyhur Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
2 KRI yang Ikut Amankan WWF di Bali Punya Kemampuan Sistem Reverse Osmosis, Apa Itu?

2 KRI yang Ikut Amankan WWF di Bali Punya Kemampuan Sistem Reverse Osmosis, Apa Itu?

Nasional
Menanti Penjelasan Polri-Kejagung soal Dugaan Densus 88 Buntuti Jampidsus

Menanti Penjelasan Polri-Kejagung soal Dugaan Densus 88 Buntuti Jampidsus

Nasional
Tanda Tanya Pembuntutan Jampidsus oleh Densus 88 dan Perlunya Kejagung-Polri Terbuka

Tanda Tanya Pembuntutan Jampidsus oleh Densus 88 dan Perlunya Kejagung-Polri Terbuka

Nasional
Sidang Praperadilan Sekjen DPR Indra Iskandar Lawan KPK Digelar Hari Ini

Sidang Praperadilan Sekjen DPR Indra Iskandar Lawan KPK Digelar Hari Ini

Nasional
KPK Hadirkan Istri, Anak, dan Cucu SYL Jadi Saksi dalam Sidang Hari Ini

KPK Hadirkan Istri, Anak, dan Cucu SYL Jadi Saksi dalam Sidang Hari Ini

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tangis Puan di Rakernas PDI-P | Penjelasan TNI soal Kejagung Dijaga Personel Puspom

[POPULER NASIONAL] Tangis Puan di Rakernas PDI-P | Penjelasan TNI soal Kejagung Dijaga Personel Puspom

Nasional
Rakernas V PDI-P: Air Mata Puan, Tarik-ulur Mega, dan Absennya Prananda

Rakernas V PDI-P: Air Mata Puan, Tarik-ulur Mega, dan Absennya Prananda

Nasional
Megawati: Mungkin Tampangku Cantik, Pintar, Ratunya PDI-P, tapi Aku Ya 'Ratu Preman' Lho...

Megawati: Mungkin Tampangku Cantik, Pintar, Ratunya PDI-P, tapi Aku Ya "Ratu Preman" Lho...

Nasional
Tanggal 30 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Nasional
Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Nasional
Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com