KPU: Jika Pencairan Anggaran Pemilu Macet, Honor Tenaga "Ad Hoc" Bisa Terganggu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengungkap, penyaluran honor untuk tenaga ad hoc penyelenggara pemilu kemungkinan terganggu jika pencairan anggaran tahun 2022 macet di pemerintah.

"Kami sudah punya (proyeksi kebutuhan) anggaran sekian, tapi begitu faktanya atau realitasnya yang disetujui sekian, kita juga harus realistis kan," kata Hasyim kepada wartawan, Rabu (3/8/2022).

Ia mengatakan, KPU akan menghitung ulang alokasi anggaran dari jumlah dana yang sudah dicairkan pemerintah.

Baca juga: Eks Komisioner Audiensi dengan KPU, Bahas Ancaman Intervensi Jelang Pemilu 2024

Sebelumnya, KPU telah mengajukan kenaikan honorarium bagi badan ad hoc hingga tiga kali lipat dibandingkan 2019.

Pada Pemilu 2019, honorarium tenaga ad hoc dianggap tidak setimpal dengan beban kerja mereka.

Bahkan, ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia akibat kelelahan.

Sementara itu, pada 2024, pemilu akan diselenggarakan secara serentak dan ini otomatis menambah kerja para badan ad hoc berkali-kali lipat, bukan hanya saat pencoblosan, melainkan juga pada tahapan persiapan.

"Yang jelas akan berpengaruh terhadap semangat, terhadap dorongan orang untuk ikut berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu, tapi semoga tidak karena menjadi penyelenggara pemilu di semua tingkatan di segala aspek kan volunterisme, kesukarelaan," ujar Hasyim.

"Ada angka psikologis, ada batas psikologisnya, 'Wah terimanya cuma ratusan ribu nih', walaupun sebenarnya cuma kurang satu rupiah akan berbeda psikologinya dengan terima 'juta'," kata dia.

Baca juga: Komitmen Pemerintah dan DPR soal Anggaran Pemilu Diminta Segera Direalisasikan

Dari kebutuhan dana tahapan maupun nontahapan Rp 8,06 triliun pada 2022, KPU baru menerima dana dari pemerintah sebesar 54 persen atau setara Rp 3,69 triliun, yang dicairkan 2 kali yaitu Rp 2,45 triliun dan Rp 1,29 triliun.

Khusus anggaran gaji yang dimasukkan dalam pos anggaran dukungan nontahapan pemilu, kebutuhan KPU untuk gaji di tahun 2022 mencapai Rp 1,79 triliun.

Sementara itu, Kementerian Keuangan baru mencairkan Rp 1,42 triliun atau 79,61 persen, sehingga masih terdapat kekurangan Rp 365,1 miliar.

Di lain pihak, KPU segera tiba pada proses verifikasi faktual keanggotaan dan kepengurusan partai politik calon peserta Pemilu 2024, yang melibatkan verifikator di daerah-daerah.