Kritik Publik, Pimpinan KPK: Lama Enggak Nangkap Dinilai Enggak Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengkritik sikap masyarakat yang menilai lembaganya tidak bekerja ketika lama tidak menangkap koruptor.

Alex mengaku pihaknya memahami masyarakat begitu kesal dan lelah melihat perilaku koruptif penyelenggara negara.

“Mereka itu maunya KPK itu nangkepin orang saja, Pak. Jadi ketika KPK lama enggak nangkap orang, rakyat menilai KPK itu enggak kerja,” kata Alex saat membuka acara bimbingan teknis KPK terhadap PT Pupuk Indonesia (Persero) di Jakarta, Selasa (2/8/2022).

Baca juga: Eks Penyidik KPK Dorong Kasus Megakorupsi Surya Darmadi Disidang In Absentia

Menurut dia, ketika KPK sudah lama tak menangkap koruptor, opini positif publik terhadap Lembaga Antirasuah turun.

Sebaliknya, setelah KPK mencokok pejabat-pejabat negara dalam operasi tangkap tangan (OTT), opini positif terhadap KPK langsung melonjak.

“Opini KPK turun karena itu masyarakat maunya tangkepin koruptor,” ujar Alex.

Menurut Alex, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan dengan upaya penindakan. Karena itu, pimpinan KPK Jilid 5 ini membentuk Deputi Pendidikan dan Layanan Masyarakat.

Baca juga: Maming Jalani Pemeriksaan Perdana Setelah Ditahan KPK

Deputi itu meluncurkan sejumlah program pendidikan antikorupsi yang diberikan kepada pelajar, pejabat, hingga pelaku usaha.

“Pemberantasan korupsi itu hanya dengan cara penindakan, enggak akan menyelesaikan persoalan,” tutur Alex.

Alex meminta jajaran PT Pupuk Indonesia, sebagai salah satu anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menjadi suri tauladan bagi bawahannya.

Menurutnya, berdasarkan survei Kompas, 70 persen pimpinan belum memberikan contoh yang baik seperti hidup sederhana, berintegritas, jujur, dan lainnya.

Baca juga: Eks Penyidik KPK Sebut Perlu Komitmen Jokowi Buru Surya Darmadi

“Persoalan korupsi di Indonesia ya dari pengalaman saya bapak ibu sekalian, saya jalan 7 tahun di KPK, persoalannya di integritas tadi,” kata mantan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat tersebut.