Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/07/2022, 21:42 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim tunggal praperadilan Hendra Utama Sutardodo menilai, tidak ada konflik kepentingan Bambang Widjojanto menjadi kuasa hukum mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming untuk menghadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul (PBNU) itu sebelumnya mengajukan praperadilan lantaran ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2011.

Hal itu disampaikan hakim sebagai pertimbangan atas keberatan pihak KPK selaku pemohon yang menolak mantan komisionernya menjadi kuasa hukum termohon.

Baca juga: Praperadilan Mardani Maming Ditolak, KPK Lanjutkan Penyidikan

Menurut hakim, Bambang tidak lagi menjabat pimpinan KPK dan telah mengundurkan diri dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta.

"Bambang Widjojanto tidak lagi menjabat pimpinan KPK dan telah mengundurkan diri dari TGUPP, maka tidak terdapat konflik kepentingan," ujar hakim saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (27/7/2022).

Dalam pertimbangan praperadilan ini, hakim juga menolak permohonan pihak Maming mengenai kasus yang diajukan praperadilan merupakan transaksi bisnis alias bukan tindak pidana korupsi.

Baca juga: Sekjen PDI-P Minta Mardani Maming Kooperatif dan Taati Proses Hukum di KPK

Hakim berpendapat, permohonan pemohon telah masuk ke dalam pokok perkara yang harus diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Terkait perkara yang disebut berkaitan dengan bisnis atau bukan tindak pidana korupsi, hal itu sudah masuk ke dalam pokok perkara," papar hakim.

"Hakim praperadilan tidak memiliki kewenangan memeriksa materi perkara tindak pidana korupsi," terangnya.

Selain itu, dalam pertimbangannya, hakim juga berpendapat bahwa petitum yang diajukan oleh pihak Maming prematur, tidak jelas, dan kabur.

Baca juga: Kuasa Hukum Mardani Maming Tuding KPK Sabotase Praperadilan

"Mengingat perkara masih dalam tahap penyidikan, proses penyidikan masih berlanjut hingga putusan ini dibacakan dengan memeriksa sejumlah saksi, maka permohonan adalah prematur," ujar hakim.

"Petitum yang diajukan oleh pemohon adalah prematur, tidak jelas dan kabur. Oleh karena itu harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima,” kata dia.

Hendra pun menjelaskan soal kewenangan hakim sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 10 Jo Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Baca juga: Soal Mardani Maming Buron KPK, Masinton: Jangan yang Buruk-buruk Dikaitkan PDI-P

Pada pokoknya, hakim berwenang memeriksa sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka.

"Tidak tepat dan tidak beralasan hukum apabila hakim tunggal dalam perkara a quo memeriksa perkara yang telah masuk ke dalam pokok perkara," kata hakim.

"Mengadili, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," ucap hakim membacakan putusan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasatgas Penyidikan KPK Tri Suhartanto kembali ke Polri

Kasatgas Penyidikan KPK Tri Suhartanto kembali ke Polri

Nasional
Terjebak Asmara dengan Pemohon Cerai, Hakim MY Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Terjebak Asmara dengan Pemohon Cerai, Hakim MY Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Nasional
Pengamat Sebut Peluang Anies-RK Terbuka Setelah Ketum Nasdem dan Golkar Bertemu

Pengamat Sebut Peluang Anies-RK Terbuka Setelah Ketum Nasdem dan Golkar Bertemu

Nasional
Jaksa Agung Ingatkan Jajarannya Disiplin dan Terapkan Pola Hidup Sederhana

Jaksa Agung Ingatkan Jajarannya Disiplin dan Terapkan Pola Hidup Sederhana

Nasional
Tiga 'Streamer' Pornografi Ini Raup Rp 30-40 Juta Per Bulan

Tiga 'Streamer' Pornografi Ini Raup Rp 30-40 Juta Per Bulan

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Wapres: Tentu Akan Kita Teliti

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Wapres: Tentu Akan Kita Teliti

Nasional
Sampaikan Pembelaan, Anak Buah Sambo: Saya Hanya Anak Buruh Pabrik, Bermimpi Jadi Polisi pun Tak Berani

Sampaikan Pembelaan, Anak Buah Sambo: Saya Hanya Anak Buruh Pabrik, Bermimpi Jadi Polisi pun Tak Berani

Nasional
Didatangi 3 Kali Keluarga Lukas Enembe, Komnas HAM Lakukan Koordinasi dengan KPK

Didatangi 3 Kali Keluarga Lukas Enembe, Komnas HAM Lakukan Koordinasi dengan KPK

Nasional
Anak Buah Sambo Peraih Adhi Makayasa Klaim Jadi yang Pertama Bongkar Kasus 'Obstruction of Justice'

Anak Buah Sambo Peraih Adhi Makayasa Klaim Jadi yang Pertama Bongkar Kasus "Obstruction of Justice"

Nasional
Setelah Bos Indosurya Divonis Lepas, Pemerintah Ajukan Kasasi, Buka Penyelidikan Baru, hingga Buru 1 DPO

Setelah Bos Indosurya Divonis Lepas, Pemerintah Ajukan Kasasi, Buka Penyelidikan Baru, hingga Buru 1 DPO

Nasional
Dinamika Komunikasi Politik Nasdem: Bertemu Jokowi, Kunjungi Gerindra-PKB dan 'Mesra' dengan Golkar

Dinamika Komunikasi Politik Nasdem: Bertemu Jokowi, Kunjungi Gerindra-PKB dan 'Mesra' dengan Golkar

Nasional
Ketika Kemiskinan Dibincangkan di Hotel dan Studi Banding

Ketika Kemiskinan Dibincangkan di Hotel dan Studi Banding

Nasional
Derita dan Pembelaan Terakhir 6 Anak Buah Ferdy Sambo...

Derita dan Pembelaan Terakhir 6 Anak Buah Ferdy Sambo...

Nasional
Ungkap Jasanya Serahkan Salinan Rekaman CCTV, Anak Buah Sambo: Ketulusan Diganjar Tuntutan Penjara 2 Tahun

Ungkap Jasanya Serahkan Salinan Rekaman CCTV, Anak Buah Sambo: Ketulusan Diganjar Tuntutan Penjara 2 Tahun

Nasional
KPK Jebloskan Eks Direktur Niaga PT Dirgantara Indonesia ke Lapas Sukamiskin

KPK Jebloskan Eks Direktur Niaga PT Dirgantara Indonesia ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.