Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar mengaku kaget dengan keputusan Kementerian Sosial yang mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dari yayasan tersebut.

Padahal menurut Ibnu, ACT selalu bersikap kooperatif untuk membuka transparansi pengelolaan keuangan bantuan yang mereka kelola.

"Kami perlu menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami sangat kaget dengan keputusan ini," kata Ibnu Khajar dalam keterangannya kepada media di kantor ACT Menara 165, Jakarta Selatan, Rabu (6/7/2022) sore.

Baca juga: Pemprov DKI Didesak Ungkap Pola Kerja Sama dengan ACT

Ibnu juga mengatakan, sehari sebelum pencabutan izin tersebut atau pada Selasa (5/7/2022) pagi, pihak ACT sudah memenuhi panggilan dari Kemensos.

Dalam panggilan tersebut, Ibnu mengeklaim sudah menjelaskan secara rinci masalah yang terjadi di ACT.

Dari hasil pertemuan tersebut, Ibnu mengatakan, adanya rencana kedatangan tim Kemensos untuk melakukan pengawasan, pada Rabu (6/7/2022) atau hari ini.

"Artinya kami telah menunjukkan sikap kooperatif. Kami juga sudah menyiapkan apa saja yang diminta oleh pihak Kemensos, terkait dengan pengelolaan keuangan," kata Ibnu.

Baca juga: ACT Pertanyakan Pencabutan Izin dari Kemensos karena Merasa Belum Pernah Ditegur

Tetapi, Kemensos berkata lain dan memutuskan mencabut izin PUB pada Rabu (6/7/2022) pagi.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendy mengungkapkan, pencabutan itu dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap.

"Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut”, kata Muhadjir dalam keterangan tertulis, Rabu.

Baca juga: PPATK: Putaran Dana Donasi ACT Capai Rp 1 Triliun Per Tahun

Muhadjir menuturkan, langkah pencabutan izin ditempuh lantaran pemotongan uang donasi lebih besar dari ketentuan yang diatur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan menyebutkan, pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 persen dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.

Baca juga: Imbas Kasus ACT, Kemensos Bakal Sisir Izin Lembaga Donasi Lain

Sedangkan dari hasil klarifikasi, Presiden ACT lbnu Khajar mengatakan bahwa menggunakan rata-rata 13,7 persen dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional yayasan.

"Angka 13,7 persen tersebut tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10 persen. Sementara itu, PUB Bencana seluruhnya disalurkan kepada masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana yang terkumpul," beberapa Muhadjir.