Kemenag: Pengelolaan Visa Haji Mujamalah Kewenangan Arab Saudi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) mengaku tidak memiliki kewenangan dalam mengelola visa haji mujamalah (tanpa antre).

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief mengatakan, visa haji mujamalah biasanya dikelola langsung oleh Kedutaan Besar (Kedubes) Arab Saudi karena merupakan undangan dari pemerintah Arab.

“Karena sifatnya adalah undangan raja, pengelolan visa tersebut di bawah kewenangan langsung Kedutaan Besar Arab Saudi,” ucap Hilman Latief dalam keterangan tertulis, Senin (4/7/2022).

Pernyataan ini sekaligus menanggapi terlantarnya 46 jemaah haji di Jeddah karena tidak memiliki visa resmi.

Baca juga: 46 Jemaah Haji Furoda Dideportasi, Kemenag: PT Al Fatih Belum Memiliki Izin

Sebanyak 46 jemaah haji itu diberangkatkan oleh biro perjalanan PT Al Fatih yang belakangan diketahui tidak terdaftar sebagai penyelenggara ibadah khusus dan penyelenggara perjalanan ibadah umroh.

Hilman menuturkan, kewenangan Kemenag adalah pengelolan visa kuota haji reguler dan visa kuota haji khusus.

Kewenangan Kemenag tersebut sesuai dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Beleid mengatur bahwa visa haji Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu visa haji kuota Indonesia dan visa haji mujamalah undangan pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

“Sesuai undang-undang, Kementerian Agama tidak mengelola visa haji mujamalah, hanya visa haji kuota Indonesia,” jelasnya.

Baca juga: Haji 2022: 1 Juta Jemaah Datangi Tanah Suci Mekkah, Terbanyak Selama Pandemi Covid

Terkait teknis keberangkatannya, lanjut Hilman, pemegang visa mujamalah harus berangkat ke Arab Saudi melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).