Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR, Yandri Susanto Ingin Jadi Bagian Akhiri Polarisasi

Kompas.com - 30/06/2022, 15:50 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengucapkan terima kasih kepada PAN usai dilantik menjadi Wakil Ketua MPR menggantikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas).

Yandri mengatakan dirinya tidak akan bisa mencapai posisinya saat ini tanpa PAN.

"Saya bukan siapa-siapa. Saya juga bukan orang hebat. PAN lah yang membuat saya seperti ini," ujar Yandri saat ditemui usai pelantikan di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6/2022).

Baca juga: Yandri Susanto Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Zulkifli Hasan

Yandri menyampaikan terima kasih kepada PAN yang telah menunjuknya sebagai Wakil Ketua MPR. 

Dia yakin amanah sebagai pimpinan MPR pasti berat. Namun, jika dijalankan secara sungguh-sungguh pasti bisa. 

"Intinya saya akan ikuti tugas dan fungsi saya di Wakil Ketua MPR RI tentu dengan tetap dalam koridor bimbingan guru politik saya Bang Zulkifli Hasan," tuturnya.

Sementara itu, pria yang juga menjabat Ketua Komisi VIII DPR ini turut menyampaikan pesan khusus Zulhas kepadanya.

Zulhas, kata Yandri, meminta dirinya untuk mengedepankan politik kenegaraan kebangsaan.  Sebab, saat ini polarisasi sebagai dampak kontestasi politik masih belum selesai.

Baca juga: Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Zulhas, Yandri Susanto Punya Kekayaan Rp 15,4 Miliar

"Negara sedang terjadi pembelahan yang luar biasa, polarisasi yang belum selesai, saya Insya Allah hadir untuk merajut itu kembali, karena tidak ada untungnya kita pecah belah," imbuh Yandri.

Diketahui, Yandri dilantik langsung oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) hari ini.

Yandri menggantikan Zulhas yang ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Perdagangan. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com